Pemerintah Perlu Membantu

Posted: Desember 15, 2011 in Telekomunikasi Indonesia Di Kisaran Tahun 2000-an

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (March 18th, 2003)
Pemerintah Perlu Membantu

CUPLIKAN BERITA
Besaran Harga Diskon software belum final (Bisnis Indonesia, Selasa 18 Maret 2003)

DESKRIPSI SINGKAT


Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) diketahui sedang melakukan negosiasi dengan Microsoft untuk menetapkan besaran hargakhusus lisensi software legal yang akan diputuskan pekan ini.

Hidayat Tjokrodjojo, Ketua Umum Apkomindo, mengatakan meski asosiasi yang dipimpinnya dan Microsoft sudah sepakat memberikan harga khusus untuk software legal, besarannya hingga saat ini belum ditetapkan.

都aat ini kami masih menggodok MOUnya termasuk negosiasi harga yang akan diberikan oleh Microsoft. Rencananya pekan ini MOU sudah ditandatangai dan harga khusus untuk pengguna juga sudah ditetapkan.・

泥alam negosiasi ini posisi memang belum cukup kuat sehingga seharusnya pemerintah yang langsung melobi Microsoft karena terkait dengan pelaksanaan UU Hak Cipta yang akan diberlakukan Juli 2003.・br>
Dia menegaskan pemberian harga khsusu harus segera direalisasikan karena jika masyarakat tidak mampu membeli software legal maka pemberlakukan UU hak Cipta justru akan berdempak negatif terhadap perkembangan industri PC domestik

DISKUSI ANALISA

Perkembangan software illegal milik Microsoft memang menjadi masalah yang cukup rumit dipecahkan di Indonesia. Budaya untuk menghormati Hak Cipta, intelectual property memang telah lama tidak ada di Indonesia.

Kondisi ini diperparah oleh penetrasi PC di Indonesia yang masih sangat rendah. Penetrasi PC belum mencapai lebih dari 10 % jumlah penduduk Indonesia. Di satu sisi pasar yang sangat membutuhkan keberadaan PC, sementara di sisi lain memang tidak pernah ada kesadaran pada adanya intelectual property right dan kondisi latar belakang ekonomi yang buruk menjadi ladang subur bagi terus berkembangnya software bajakan di Indonesia.

Langkah yang dilakukan oleh Apkomindo memang harus diacungi jempol, karena jika UU hak Cipta ini benar-benar ditegakkan oleh pemerintah besarta para vendor software yang merasa dirugikan maka pasar Indonesia akan benar-benar tertutup kembali bagi PC. Tidak tertutup sama sekali, akan tetapi paling tidak akan memangkas cukup besar pangsa pasar yang selama ini mengkonsumsi PC dengan software illegal seperti ini.

Pemerintah sebaiknya juga menyadari kondisi seperti ini. Karena jika tidak maka kondisi penegakan UU Hak Cipta justru akan memukul bangsa yang sedang mencoba menggunakan teknologi informasiuntuk memecahkan berbagai permasalahan bangsa dan negaranya.

Meski mungkin sebuah catatan yang tetap akan dimiliki oleh pasar PC dengan software bajakan yaitu proses penegakan hukum yang dilakukan dengan tanpa menyertakan keaktifan vendor akan menghasilkan langkah yang sia-sia. Selama ini penegakan hukum di Indonesia masih sangat parah, law enforcement yang ada di Indonesia masih terus menerus dipertanyakan.

Sehingga masih tetap ada peluang bagus bagi pasar setengah gelap ini, terutama jika vendor besar seperti Microsoft mengandalkan penegakan hukum dalam negeri untuk melindungi software miliknya. Bisa jadi yang terjadi adalah sebuah ironi yang menggambarkan tidak ada bedanya pemberlakukan UU hak Cipta bulan Juli ini dengan sebelum diberlakukannya UU Hak Cipta.

REKOMENDASI

Pemerintah

Langkah untuk meminta diskon khusus seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah dalam posisi sebagai regulator. Dengan potensi pasar yang luar biasa besar keberadaan pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah munculnya monopoli dalam distribusi software komputer. Ada banyak vendor selain microsoft yang bisa diundang untuk memberikan diskon ke pasar Indonesia. Dengan model lelang lisensi untuk masuk ke pasar PC Indonesia dapat saja diterapkan oleh pemerintah. Dengan melakukan langkah ini maka rakyat juga memiliki kesempatan untuk tetap berkembang meski UU hak Cipta ditegakkan oleh pemerintah. Pasar juga memiliki pilihan yang lebih luas selain microsoft, meski untuk itu tentunya sudah sangat sulit dilakukan.

Microsoft

Jika ingin program proteksi terhadap softwarenya efektif dilakukan oleh pemerintah sebaiknya microsoft melakukan kemitraan yang ketat dengan pemerintah, terutama dalam melakukan pengawasan distribusi software illegal di Indonesia. Tanpa langkah kerja sama yang baik dengan pemerintah seperti ini microsoft terpaksa harus melakukan langkah mandiri pengawasan yang akan meyita konsentrasinya sebagai sebuah organisasi bisnis. Law enforcement yang masih sangat rendah sebaiknya menjadi bahan pertimbangan microsoft pada saat UU hak Cipta diberlakukan.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] http://www.systemicgroup.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s