Regulator harus konsisten dalam menetapkan aturan dan sanksi hukum

Posted: Desember 9, 2011 in Telekomunikasi Indonesia Di Kisaran Tahun 2000-an

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (March 20th, 2003)
Regulator harus konsisten dalam menetapkan aturan dan sanksi hukum

CUPLIKAN BERITA
Pemerintah tindak operator 創akal・akhir bulan depan (Bisnis Indonesia, 20 Maret 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Ditjen Postel mulai akhir April 2003 memberikan sanksi berupa penyitaan dan proses hukum di pengadilan bagi operator dan pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan yang terkait dengan frekuensi, Voice over Internet Protoko (VoIP), premium call, serta sertifikasi perangkat telekomunikasi.

Gatot S. dewa Broto, kepala Humas Ditjen Postel, mengatakan penertiban bidang telekomunikasi tersebut pada tahap awal akan dilakukan di wilayah Jakarta dan Surabaya yang dilanjutkan ke daerah lain sehingga paling lambat akhir 2003 sudah menjangkau seluruh Indnesia.

Dia memaparkan penertiban yang akan diikuti dengan sanksi tegas tersebut akan melibatkan tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Postel, Polri, kejaksaan dan kehakiman.

笛ika dalam pemeriksaan diperoleh bukti yang kuat penyalahgunaan aturan frekuensi, VoIP, premium call, dan sertifikasi perangkat telekomunikasi kami secara tegas melakukan penyitaan dan akan diproses di pengadilan.

Salah satu alasan khusus juga yang melatarbelakangi aksi ini adalah selain maraknya penggunaan frekuensi secara ilegal, juga untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan frekuensi radio oleh lembaga-lembaga penyiaran tertentu yang lebih bertujuan politis untuk kepentingan parpol-parpol tertentu menjelang Pemilu 2004.

DISKUSI ANALISA

Sebagai regulator pemerintah melalui Ditjen Postel memang berwenang dalam menyusun peraturan dalam bisnis telekomunikasi dan menetapkan sanksi hukum bagi pelaku bisnis yang melanggar aturan. Diantara yang menjadi kewenangan pemerintah adalah ijin penggunaan frekuensi bagi pelaku bisnis radio dan telekomunikasi di seluruh tanah air.

Dalam hal ini pemerintah harus secara tegas dan terbuka dalam proses penentuan alokasi frekuensi untuk operator yang memerlukan. Sebab dengan adanya kejelasan proses untuk mendapatkan ijin terhadap penggunaan frekuensi tertentu akan meminimalisir bahkan menghilangkan praktek penggunaan frekuensi secara gelap oleh operator atau perusahaan tertentu.

Yang juga sangat ditunggu oleh masyarakat adalah adanya transparansi dan kejelasan mekanisme proses sertifikasi perangkat telekomunikasi dan pemilihan operator yang diijinkan bergerak di bisnis VoIP. Karena hal ini akan menepis terjadinya permainan kucing-kucingan antara pemerintah dengan pelaku bisnis.

Dalam proses penertiban untuk menindak dan memproses secara hukum operator dan perusahaan yang terbukti melanggar aturan oleh Ditjen Postel yang nantinya melibatkan pihak-pihak ynag terkait harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, karena dalam praktek di lapangan bisa saja terjadi permainan antara aparat dengan operator yang ingin supaya bisnisnya tetap eksis.

Yang menjadi akar permasalahan yang saat ini muncul sebenarnya adalah adanya kesan tidak transparansinya pemerintah sebagai regulator dalam mengelola regulasi yang mereka buat sendiri. Hal ini bisa dimengerti karena selama puluhan tahun sebelumnya pemerintah menjadi regulator yang hanya mengatur secara dominan operator jasa dan jaringan yang selama ini dekat dengan pemerintah. Struktur regulasi (UU. No.8/1989) yang sangat mendukung monopolistik rupanya masih terus muncul sampai saat ini. Ketika regulasi berubah (UU.No.36/1999) iklim pelayanan seharusnya mampu dimunculkan ke masyarakat oleh pemerintah. Adanya tindak pelanggaran yang muncul lebih disebabkan oleh miss communication antara pelaku usaha dengan pemerintah. Pelaku usaha selama ini sangat jauh dan sangat tidak menyukai proses atur mengatur yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara pemerintah sendiri selama ini sangat lemah dalam proses komunikasi dengan kalangan pelaku usaha di luar lingkungan mereka sendiri.

Sebenarnya langkah atau proses penertiban yang dilakukan oleh Ditjen Postel tidak harus karena faktor pemilu 2004, tetapi sebaiknya langkah tersebut dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan di kalangan masyarakat baik operator maupun pengguna bahwa aktivitas yang berkaitan dengan bisnis telekomunikasi di tanah air ini ditunjang olah adanya kepastian hukum yang mengikat bagi semua pihak.

REKOMENDASI

Regulator
————
Pemerintah sebagai regulator harus menjadi teladan dalam upaya penegakan hukum khususnya di lingkungan bisnis telekomunikasi yang mana hal tersebut bisa dilakukan diantaranya dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat tentang kebijakan dan aturan di sektor bisnis telekomunikasi, serta kesungguhan untuk menerapkannya secara transparan dan penuh kedisiplinan.

Dengan adanya sosialisasi kebijakan dan aturan maka seluruh masyarakat termasuk pelaku bisnis terkait dapat memberikan respon positif yang dapat menjadi masukan bagi peningkatan iklim yang kondusif untuk bisnis sektor telekomunkasi di tanah air dan pada akhirnya dapat menguntungkan semua pihak baik pemerintah, pelaku bisnis dan pengguna.

User
——-
Sebaiknya segera melakukan pembenahan operasi illegal yang dilakukan, karena ungkapan dari Dirjen Postel ini bukan sekedar wacana. Apalagi dikaitkan dengan semakin dekatnya Pemilihan Umum 2004. Operasi besar-besaran sangat potensial dilakukan oleh Dirjen Postel dalam jangka waktu dekat. Dan sanksi akan lebih berat terutama dikaitkan dengan even Pemilihan Umum yang semakin dekat.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ]

Iklan
Komentar
  1. gilangs27iloang berkata:

    Berikut adalah respon yang sama yang harus dilakukan oleh pemerintah, memberikan kepastian hukum yang jelas kepada dunia telekomunikasi.

    REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA : MASIH TERLALU DETIL DAN BERBELIT BAGI DUNIA BISNIS

    Oleh : Gempar Ikka Wijaya

    Struktur Regulasi Telekomunikasi di Indonesia masih sangat detil dan terlalu berbelit bagi dunia bisnis. Kondisi ini cepat atau lambat akan memakan korban. Dunia bisnis telekomunikasi membutuhkan sebuah regulasi yang sederhana tidak terlalu berbelit. Yang terjadi di Indosat dan anak perusahaannya adalah sebuah conoth betapa rumitnya sebuah regulasi penggunaan frekuensi di Indonesia.

    Prinsip sederhana regulasi frekuensi adalah, siapa yang menggunakan siapa yang harus membayar, terkadang tidak difahami dengan baik oleh dunia bisnis telekomunikasi. Model bisnis telekomunikasi Indonesia yang bergerak dari era monopolistik menuju era keterbukaan masih menyisakan sedemikian banyak regulasi yang berbelit dan terlalu detil.

    Sebuah metode pembentukan regulasi dengan pedoman RIA (Regulatory Impact Analysis) yang pernah diusulkan oleh lembaga dunia OECD adalah salah satu solusi yang bisa diambil untuk menyederhanakan proses regulasi telekomunikasi yang detil dan rumit ini.

    Kondisi Regulasi Indonesia secara umum dan khusus regulasi telekomunikasi, masih terindikasi adanya over regulated. regulasi berlebihan. sebuah proses penyederhanaan harus dilakukan dengan cepat. Karena kecepatan teknologi akan mengejar kekakuan dan model regulasi yang terlalu rigid dan rumit seperti ini. Dibutuhkan seniman-seniman yang memahami dengan baik proses penyederhaan regulasi ini agar tidak mengganggu perkembangan telekomunikasi sendiri.

    Pemerintah dan pembuat regulasi (baca : salah satunya adalah BRTI) harus bijaksana melihat berbagai kasus yang terjadi terkait dengan ke-rigid-an regulasi yang berdampak pada banyak hal dalam bisnis telekomunikasi. Regulasi harus bergerak cepat mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, seperti kata MOchtar Kusumaatmadja, regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat.

    ——————————
    cuplikan berita :
    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/okezone/article.aspx?cp-documentid=5741198

    By tyo, okezone.com, Updated: 09/01/2012
    Indosat Rugikan Negara Rp3 Triliun?

    JAKARTA – LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesi (KTI) melaporkan Indosat dan anak usahanya, Indosat Mega Media (IM2) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terkait penyalahgunaan pita frekuensi 2,1 Ghz generasi ketiga (3G). Akibat penyalahgunaan ini, menurut KTI, negara dirugikan hingga Rp3.834.009.736.400.

    “Awalnya tahun 2007 Indosat mendapatkan frekuensi 3G ini bersama Telkomsel dan XL, namun disalahgunakan dengan menjual internet broadband yang menggunakan Indosat, tapi diakui sebagai produk IM2. Walaupun IM2 anak usaha Indosat, ini tetap pelanggaran,” terang Ketua LSM KTI Danny AK, saat berbincang dengan okezone, di Jakarta, Senin (9/1/2012).

    Nah, menurut Danny, diduga Akibat perbuatan IM2 dan Indosat tersebut diatas negara telah dirugikan sebesar Rp. 3.834.009.736.400. Ada beberapa bentuk kerugian negara yang dibuat oleh dua perusahaan ini.

    “Satu, IM2 tidak ikut tender, karena Indosat-lah yang mengikuti tender. Biaya dikeluarkan untuk lelang ini tentu saja tidak sedikit. Kesalahannya juga karena Indosat adalah perusahaan go public, sedangkan IM2 saat ini masih merupakan perusahaan privat. Yang ganjil pada November lalu, tiba-tiba mengumumkan IM2 melakukan imigrasi ke Indosat,” tambahnya.

    Kerugiaan negara lainnya adalah, potensi kehilangan dari pajak nilai BHP (badan hak penggunaan) jasa telekomunikasi, yang sudah terjadi mulai dari tahun 2007 hingga berlangsung sampai saat ini.

    Menurut Danny, Ini bertentangan dengan pasal 33 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi , Pasal 58 ayat (3), dan Permen nomor 7 tahun 2006, di mana penyelenggara jasa tersebut harus memiliki izin sebagai penyelenggara 3G sendiri. Namun yang jadi persoalan jaringan telekomunikasi yang dapat disewakan kepada pihak lain hanyalah jaringan tetap tertutup, ini sesuai dengan pasal 9 UU Telekomunikasi.
    ————————-
    cuplikan berita :

    http://www.detikinet.com/read/2012/01/10/155935/1811819/328/brti-open-bts-masih-terlarang/?i991102105

    Selasa, 10/01/2012 17:04 WIB

    BRTI: Open BTS Masih Terlarang
    Achmad Rouzni Noor II – detikinet

    Jakarta – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menilai penggunaan teknologi Open BTS (Base Transceiver Station menggunakan open source) masih terlarang karena belum ada regulasi yang mengaturnya secara detail.

    “Sebelum regulasi detilnya ada, ya semuanya (masih) terlarang. Sesuai amanat Undang-undang No.36/1999 tentang telekomunikasi,” kata anggota BRTI M Ridwan Effendi kepada detikINET, Selasa (10/1/2012).

    “Yang jelas, open BTS itu ya pasti pakai frekuensi selular. Lisensi frekuensinya kan kepunyaan operator yang ada sekarang. Setiap pemancaran frekuensi kan harus ada izinnya kecuali untuk yang class license seperti Wi-Fi dan remote control,” lanjut dia.

    Menurut Ridwan, teknologi ini sebenarnya cukup bagus untuk dikembangkan sebagai infrastruktur tanggap darurat bencana — karena mudah dan cepat membangunnya. Sementara interkoneksinya ke jaringan telepon bisa melalui jaringan berbasis IP (internet protocol).

    “Bisa juga buat mengisi daerah blank spot, atau iseng saja bikin BTS sendiri biar gak usah beli pulsa. Namun masalahnya kan setiap pemancaran harus berijin. Apalagi pemegang lisensi frekuensi sudah membayar BHP frekuensi selular yang cukup besar, jadi harus ada proteksi,” jelasnya lagi.

    Teknologi Open BTS saat ini tengah dikembangkan oleh praktisi teknologi Onno W Purbo bersama yayasan Air Putih dan ICT Watch. Menurut Ridwan, produk Open BTS semacam ini pernah juga dibuat dengan nama Femto Cell.

    “Namun harus dicermati juga, dengan Femto Cell orang bisa bikin BTS independen terhadap operator. Jadi turis asing yang datang ke Indonesia, kalau nakal, dia bisa pasang itu Femto Cell dan interkoneksikan pakai Wi-Fi hotel, kemudian dia bisa telepon-teleponan internasional gratis, cuma bayar biaya internet di hotel saja,” jelas Ridwan.

    Itu sebabnya, penggunaan Open BTS masih belum direstui pemerintah dan regulator. “Ya BRTI lagi bikin kajian regulasinya, karena ada baiknya dan ada buruknya. Selain menyangkut izin frekuensi juga menyangkut iklim usaha,” pungkasnya.
    ( rou / ash )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s