Susahnya Mempertahankan Eksistensi Indonesia di Dunia Maya Internet

Posted: Desember 8, 2011 in Telekomunikasi Indonesia Di Kisaran Tahun 2000-an

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (May 23rd, 2003)
Susahnya Mempertahankan Eksistensi Indonesia di Dunia Maya Internet

CUPLIKAN BERITA
1.Menengok Situs Militer Indonesia(www.detik.com, 20 Mei 2003)
2.Indonesia Harus Cegah Pendaftaran Domain Internet untuk Aceh (www. Detik. Com, 22 Mei 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Indonesia pernah kecolongan pendaftaran nama domain .tp untuk Timor Leste, meski negara itu belum merdeka. Pengamat TI Roy Suryo mengingatkan agar pendaftaran nama domain untuk Aceh oleh pihak GAM diantisipasi.
“Kita perlu mengantisipasi ini. Dahulu waktu kasus Timor Leste kita agak lengah. Mereka sudah mengajukan nama domain .tp (Timor Portugal) sejak tahun 1997. Tapi itu belum disetujui dan Xanana terus berjuang hingga kemudian disetujui sekitar Maret tahun 2000,” ungkap Roy Suryo, Kamis (22/5/2003)
Untuk domain .tp, administratif kontaknya seperti terlihat dalam whois.iana.org langsung dipegang oleh Xanana Gusmao dengan alamat Laleia, Manatutu, Timor Timur. Pada waktu nama domain .tp ini disetujui, Timor Timur sebenarnya masih berada dalam pangkuan Republik Indonesia. Timor Timur yang berubah nama menjadi Timor Leste tercatat merdeka secara penuh pada 20 Mei 2002.
Menurut Roy Suryo, pendaftaran nama domain Aceh harus dicegah. Ini demi menghindari terulangnya kasus Timor Timur yang kemudian cukup aktif melakukan kampanye kemerdekaan di dunia maya.
“Masih ada untungnya baik Sofyan Dawood (jubir GAM) atau Tengku Abdullah Syafii (mantan panglima GAM almarhum) dan Hasan Tiro (pimpinan GAM di Swedia) tidak sempat melobi Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) untuk mendaftarkan nama domain untuk Aceh,” kata Roy Suryo.
Roy mengharapkan, karena ICANN tidak bisa dilobi pemerintah, id Network Information Center (IDNIC) bisa memberi pandangan yang nasionalis kepada ICANN agar tidak menyetujui permintaan nama domain untuk Aceh.

Tentang perang informasi dalam upaya TNI menghancurkan GAM di Aceh, Roy masih melihat kelemahan yang mendasar. Kelemahan pertama adalah kurang updatenya situs-situs pemerintah untuk memberi segala penjelasan tentang tugas mereka di Aceh.
Kecuali lewat media massa, ujar Roy, pemerintah tidak menjelaskan di situs-situsnya tentang isi Keppres No 28/2003 tentang penerapan darurat militer di Aceh. Juga tidak dijelaskan seperti apa darurat militer di Aceh. “Diplomasi kita di dunia maya masih sangat lemah,” tegas dosen di UGM dan ISI Yogyakarta itu.
Dia juga mencontohkan ketika Penguasa Darurat Militer di Aceh, Mayjen TNI Endang Suwarya melarang peliputan komentar dari GAM, nyatanya pesan-pesan GAM terkirim luas lewat email ke berbagai milis. Salah satu contoh manajemen informasi yang bagus menurut Roy adalah ketika pasukan Sekutu menginvasi Irak. Saat itu, AS hanya mengeluarkan informasi dari Gedung Putih maupun Markas Komando Operasi di Doha, Qatar.
“Mereka punya etika untuk tidak ngomong seenaknya sedangkan informasi kita masih sepotong-sepotong selain juga masih seliweran dan tidak fokus,” tandas Roy.

DISKUSI ANALISA

Sekali lagi, menjadi sebuah hal yang sangat mustahil melakukan proses regulasi pada sebuah teknologi yang dilandasi semangat kebebasan murni. Apalagi jika proses regulasi dilakukan oleh negara yang tidak memiliki kompetensi sama sekali dalam teknologi.
Kasus memperjuangan agar domain milik para separatis Indonesia agar tidak masuk ICANN juga merupakan hal lain yang tidak kalah mustahil. Pertanyaan utamanya sekarang apa yang saat ini dimiliki oleh Indonesia ? Otoritas teknologi saat ini ada di tangan negara-negara maju diluar Indonesia.
Dalam dunia berbasis teknologi murni, rezim yang bermain adalah rezim teknologi. Jika ada rezim politik yang ikut bermain di dalam dunia maya internet, maka dalam jangka waktu yang tidak lama akan terpinggirkan. Kasusnya sama seperti ketika domain-domain milik pemerintah Iraq dicrack habis-habisan pada saat perang Irak melawan koalisi Amerika, Australia, dan Inggris.
Meskipun demikian apa yang diminta oleh pengamat seperti Roy patut dipertimbangakan untuk dilakukan langkah kelanjutannya secara politis. Akan tetapi yang harus diingat langkah politis dalam dunia berbasis teknologi ada di bawah level kekuasaan rezim teknologi.
Akan tetapi kenyataan ini akan berubah jika rezim teknologi ada di domain negara pemilik teknologi. Kekuasaan politik kembali akan berada satu level lebih tinggi dari rezim teknologi.

REKOMENDASI

Dengan melihat posisi ini maka langkah yang bisa diambil Indonesia sangat terbatas pada
1. peningkatan kemampuan pengusaan teknologi. Dengan meningkatnya kemampuan teknologi maka proses perjuangan di dunia maya akan memasuki domain teknologi. Tidak mengapa jika domain GAM, Papua, RMS, atau domain separatis lain disetujui oleh ICANN misalnya. Akan tetapi mereka tidak akan bisa beroperasi dengan sempurna ataubahakn tidak bisa beroperasi sama sekali karena kemunculan mereka mampu diatasi oleh kemampuan pengusaan teknologi yang telah cukup tinggi. Perang atau perjuangan berubah dari perang politik di ICANN menuju perang teknologi.
2. Langkah kedua yang bisa dijadikan alternatif adalah dengan melakukan lobby di ICANN, dan juga lobby di negara-negara pemilik teknologi untuk membantu posisi Indonesia melawan kelompok illegal ini. Lobby di ICANN bisa dilakukan oleh IDNIC dan juga oleh asosiasi-asosiasi internet yang ada di Indonesia. Sedangkn lobby ke negara-negar pemilik Teknologi harus dilakukan pada level pemerintah

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemycgroup.com)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s