Polisi Indonesia VS Cyber Crime Indonesia

Posted: Desember 8, 2011 in Telekomunikasi Indonesia Di Kisaran Tahun 2000-an

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (May 14th, 2003)
Polisi Indonesia VS Cyber Crime Indonesia

CUPLIKAN BERITA
Pedagang VCD Porno Via Internet Dibekuk (Kompas: Rabu, 14 Mei 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Polisi membekuk Billy MT, seorang pedagang VCD porno khusus untuk kalangan gay. Billy diringkus tanggal 12 Mei di sebuah Kantor Pos di Jakarta Barat ketika akan mengirimkan VCD pesanannya via pos kepada sejumlah pemesan.

Direktur Reserse Kriminal khusu Kepolisian Daerah (Polda) Metro jaya Komisaris Besar Edmon Ilyas didampingi oleh Kepala Satuan Cyber Crime Polda Metro Komisaris Toni Hermanto saat menjelaskan ihwal penangkapan itu kepada wartawan. Dari tersangka polisi menyita 270 keping VCD porno, 200 keping VCD kosong, 500 amplop coklat untuk pengiriman VCD, 16 lembar label printer, 146 lembar amplop pembungkus VCD, satu set komputer, sebuah mesin duplikator, sebuah telepon genggam, dan 19 amplop berisi VCD porno yang siap dikirimkan ke berbagai alamat.

Perdagangan VCD porno ini dilakukan oleh Billy dengan membuka situs internet macho-gold.allmanpages.com. Untuk memasarkan situsnya Billy mengiklankannya di media cetak. Ada tiga cara pemesanan VCD porno yang digunakan, melalui e-mail, telepon genggam, dan melalui SMS. Billy menggunakan nama samaran Budi Nugraha.

Penangkapan Billy diawalipenyemaran polisi yang berpura-pura sebagai pemesan VCD. Setelah berkomunikasi lewat e-mail dan telepon genggam, polisi juga mengirimkan sejumlah uang ke rekening Billy. Lewat kerja sama dengan Kantor Pos akhirnya Polisi bisa menangkap pengedar VCD ini.

Pekan lalu Satuan Cyber Polda Metro juga menangkap Fred Suprapto yang menerima kiriman ratusan VCD porno dari Filipina. Penerimaan VCD porno dari luar negeri dilarang oleh KUHP, khususnya pasal 282 ayat 2. Sedangkan menyiarkan benda berbau porno terkait dengan pelanggaran pasal 282 ayat 1 KUHP.

DISKUSI ANALISA

Berita bagus buat kepolisian. Untuk kesekian kalinya Polisi dan dunia Hukum Indonesia menunjukan ketangguhannya terhadap kejahatan cyber. Indonesia termasuk salah satu negara yang sampai saat ini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur hukum cyber. Sampai saat ini pembahasan undang-undang cyber ini masih juga belum selesai dibahas di tingkat draft Undang-Undang.

Dengan undang-undang yang telah ada (KUHP) dunia hukum di Indonesia telah beberapa kali menunjukkan kesanggupannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kasus kejahatan cyber.

Yang patut diacungi jempol adalah adanya kesatuan khusus yang dibentuk untuk melawan kasus kejahatan cyber ini. Satuan khusus ini mungkin masih dalam taraf pengembangan. Apalagi pada saat ini pendidikan khusus tentang teknologi cyber belum sama sekali dimiliki oleh kepolisian. Padahal modus kejahatan yang dilakukan kali ini termasuk cukup cerdas. Menggunakan semua sumber daya yang ada di dunia cyber mulai dari E-mail, Hand phone dan juga sms.

Meski demikian yang masih perlu diperhatikan oleh pihak kepolian adalah upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menguasai teknologi ini.

Selain kasus ini, kasus besar lain berkaitan dengan cuber world adalah ketika kasus martha tilaar diambil nama situsnya secara tidak sah. Di tingkat dunia model pengaturan penggunaan situs seperti inibahkan tidak disentuh oleh hukum cyber. Akan tetapi di Indonesia cukup dengan menggunakan KUHP saja penggunaan tidak sah sebuah situs bisa dijerat hukum.

Kasus penangkapan terdakwa Tommy Soeharto, yang juga menggunakan proses pelacakan berteknologi tinggi adalah contoh lain kesuksesan Polri dalam mengatasi kejahatan cyber.

Kasus penggerebekan operator puluhan VOIP adalah salah satu prestasi lain polisi dalam melawan cyber crime. Walaupun banyak pengamat yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Polri merupakan bentuk ketidak mampuan mengerti regulasi dan aturan dasar dalam dunia cyber.

Kepolisian sebaiknya tidak hanya berhenti dari kesuksesan-kesuksesan parsial yang saat ini berhasil di lakukan di dunia cyber. Kepolisian harus terus menerus melakukan penguasaan terhadap kasus-kasus cyber seperti ini. Untuk itu perlu ditambahkan kompetensi cyber bagi Polri untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang semakin besar di dunia ini.

Naiknya kemampuan dalam penguasaan teknology cyber akan memberikan kepolisian kemampuan untuk melakukan kegiatan hukum yang tepat dan kegiatan penegakan hukum yang berkait dengan kaidah tertentu penggunaan teknologi informasi yang tidak jarang tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan hukum non cyber yang saat ini dijadikan dasar kegiatan penegakan hukum.

REKOMENDASI

Sebaiknya pihak Polri meneruskan dengan lebih intensif satuan-satuan kecil yang ditugaskan khusus untuk melawan kejahatan dunia cyber. Untuk itu kerjasama dengan dunia professional harus dilakukan oleh Polri secara kontinue dan terus menerus. Kerjasama dengan asosiasi profesional teknologi Informasi di Indonesia sebaiknya juga dikembangkan oleh Polri.

Memberikan pendidikan khusus teknologi informasi atau Cyber menjadi mutlak diberikan untuk satuan khusus yang menangani cyber.

Pemerintah bersama legislatif hendaknya segera menyelesaikan undang-undang cyber untuk menghindari adanya kesenjangan dan kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini untuk menjadi payung pelindung terhadap apa yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menegakkan hukum, serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap apa yang mereka lakukan.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ]
 www.systemicgroup.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s