E-Government Potensial Terhadang Minimnya SDM

Posted: Desember 8, 2011 in Telekomunikasi Indonesia Di Kisaran Tahun 2000-an

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (October 7th, 2003)
E-Government Potensial Terhadang Minimnya SDM

CUPLIKAN BERITA
E-Gov Di Indonesia Rampung 2010 (www.detik.com, 7 Oktober 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Menkominfo Berharap E-Governemnt akan rampung di Indonesia pada tahun 2010 yang akan datang. Setiap warga negara diharapkan akan memiliki satu nomor akses terpadu untuk kemudahan proses-proses administrasi.

Penerapan E-gov juga diharapkan dapat membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas KKN.

Pada tahap awal pelaksanaan E-gov akan dilakukan pada proses pembayaran PBB. Warga negara bisa menikmati pembayaran PBB secara on line.

Menurut Syamsul Muarif pelaksanaan e-Gove di Indonesia saat ini masih terhalang dengan minimnya dukungan infrastruktur. Dari 416 Pemerintah daerah (kabupaten dan Kota) di Indonesia baru 100 lokasi yang bisa menikmati layanan voice. Padahal selama ini infrastruktur e-Gov banyak tergantung pada penetrasi infrasturktur voice

DISKUSI ANALISA

Implementasi E-governerment di Indonesia memang menjadi salah satu masalah yang harus bisa diselesaikan sebelum tahun 2010. Hal ini mengacu dari berbagai macam standar layanan dunia yang telah mengharuskan adanya layanan berbasis TI di lingkungan pemerintahan.

Selain potensial mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang bisa muncul di lingkungan pemerintahan. Seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Ketidaktranparanan, dan berbagai macam tindak penyelewengan lain.

Ternyata implementasi E-Gov saat ini menjadi sebuah kewajiban lain yang memang harus diimplementasikan oleh pemerintahan. Era perdagangan bebas dan layanan berbasis elektronik dunia telah mensyaratkan adanya layanan seperti ini di level-level tertentu dari pemerintahan.

Jika implementasi layanan ini gagal dilakukan, maka Indonesia akan potensial berhadapan dengan pengucilan, pemblokiran, dan bahkan penutupan akses-akses kegiatan di tingkat internasional.

Embargo yang diakibatkan belum adanya layanan berbasis teknologi bisa menjadi ancaman baru eksistensi Indonesia. Indonesia terancam menjadi negara yang terkucil.

Meski demikian implementasi E-gov yang dilakukan dengan metode Top down yang selama ini digunakan oleh pemerintah, juga sangat potensial memunculkan banyak dampak negatif lain. Mulai dari terbuangnya dana secara percuma, sampai pada resistensi terhadap layanan baru.

Salah satu yang menjadi masalah besar adalah kesiapan dari SDM pelaksana E-Gov di level pemerintah daerah. Belum adanya standar profesi yang digunakan untuk mengoperasikan E-Gov di daerah, buruknya e-literacy di lingkungan masyarakat, minimnya pasokan dana untuk pengadaan perangkat, operasional dan maintenance, serta buruknya penetrasi TI dari sisi infrastruktur kepada masyarakat membayangi implementasi E-Gov di Indonesia.

REKOMENDASI

Pemerintah
————

Menkominfo sebagai agen dari pemerintah hendaknya memperhatikan proses penyiapan SDM TI yang akan mengoperasikan layanan berbasis E-gov

Menkominfo juga direkomendasikan melakukan proses koordinasi dengan Lembaga atau Departemen pemerintahan yang lain untuk melakukan proses pendidikan TI di lingkungan warga pemakai layanan.

Dunia Usaha
————-

Kesempatan yang besar untuk mengikutsertakan program pendidikan atau promosi penggunaan TI di lingkungan masyarakat dengan program pembangunan E-Gov dari pemerintah.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s