Cyber Law yang belum juga selesai

Posted: Desember 8, 2011 in Telekomunikasi Indonesia Di Kisaran Tahun 2000-an

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (May 9th, 2003)
Cyber Law yang belum juga selesai

CUPLIKAN BERITA
Peran Masyarakat Dibutuhkan dalam Membentuk UU Cyber (www.detik.com (9 Mei 2003))

DESKRIPSI SINGKAT

Pembuatan regulasi di bidang cyber membutuhkan peran serta masyarakat yang optimal. Sebab, ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi) adalah dunia yang perkembangannya cepat sementara pemerintah sulit untuk mengikutinya dengan cepat.
“Pemerintah lambat itu dimana-mana biasa. Dalam menyusun sesuatu tidak bisa cepat, karena terbentur anggaran dan integrasi antar departemen yang tidak gampang terwujud dalam waktu singkat. Karena itulah, peran masyarakat sangat dibutuhkan,” kata Ashwin Sasongko, Sekretaris Menteri negara Riset dan Teknologi dalam konferensi di IITelmit, Jumat (9/5/2003).
Ashwin mengungkapkan hal ini mengomentari anggapan bahwa pemerintah
lamban dalam mewujudkan cyber law. Pemerintah yang saat ini tengah membahas RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE) menjanjikan baru akan selesai pembahasannya Juni nanti.
“Masyarakat harus memberi masukan, supaya pemerintah tidak berpikir sendiri. Tekanan masyarakat akan mendorong pemerintah untuk segera
bertindak,” kata Ashwin.
Sementara, Deputi menteri Informasi dan Komunikasi, JB Kristiadi kembali menegaskan, RUU IETE diharapkan selesai dibahas pada 29 Juni nanti. “Saat ini kami konsentrasi penuh untuk menyempurnakan Undang U ndang tersebut,” kata Kristiadi.
Jika sudah jadi nantinya, pihaknya akan segera mensosialisaikan dengan cara road show ke user maupun stake holder.
Ditekankannya, cyber law ini sangat penting, ibaratnya sebagai wasit dalam sebuah permainan yang perkembangan bergerak sedemikian cepat.
“Kalau RUU ini tidak segera diundangkan, nanti pemainnya tambah banyak yang saling sikut, saling tendang tanpa ada yang mengadili,” tandas Kristiadi .

DISKUSI ANALISA

Kesulitan utama yang muncul pada saat penyusunan konsep cyberlaw di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama

Yang pertama adalah ketidak mengertian dan ketidak mampuan pemerintah dalam mengantisipasi kecepatan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat. Mengutip Mooreç—´ Law yang mengungkapkan berlipatnya kecepatan teknologi ini dalam jangka waktu yang sangat singkat membuat pemerintah pantas saja berada dalam kondisi seperti ini.

Sebab kedua yang membuat lambatnya kondisi ini adalah terlalu luasnya konsep cyber law yang akan dibuat oleh Indonesia. Konsep yang sangat bagus ini sangat tidak ditunjang oleh pemahaman yang kuat pada hakikat dan inti teknologi informasi. Membuat satu dua buah undang-undang yang spesifik saja sudah sangat sulit apalagi membuat sebuah undang-undang yang dimaksudkan menjadi paying besar bagi regulati teknologi informasi di Indonesia.

Sebab yang ketiga adalah pertarungan berbagai kepentingan yang mewarnai pembuatan undang-undang ini. Meski telah dipatok akhir Juni akan selesai akan tetapi kondisi pertarungan berbagai kepentingan yang ada di belakang cyber law ini membuat kondisi yang muncul adalah kondisi yang pesimistis.

Ditambah sangat minimnya peran professional TI di luar perguruan tinggi di Indonesia. Professional TI di Indonesia terlalu banyak berbisnis dan mencari uang ungkap Alexander Rusli, salah seorang pakar senior Systemic group dalam sebuah buku Teknologi Informasi yang diterbitkan oleh Menteri negara Komunikasi dan Informasi akhir bulan Mei ini.

Jika jadi sebuah Undang-Undang cyber di Indonesia, waktu juga akan menguji seberapa efektif undang-undang ini akan mampu direalisaikan. Kondisi politik Indonesia yang sedang dalam proses perubahan, menuju pemilu tahun 2004 yang akan datang memunculkan sebuah pesimisme lain di belakang undang-undang yang akan muncul ini. Jangan-jangan undang-undang yang akan keluarpun juga hanya akan seumur jagung.

REKOMENDASI

Professional TI
——————-
Sebaiknya ikut serta melihat draft undang-undang yang dibuat pemerintah ini untuk membuatnya menjadi sebuah undang-undang yang mampu bertahan lama bahkan setelah Pemilu tahun 2004. Undang-undang yang bias bertahan seperti ini tentunya akan sangat kental dengan unsure teknis. Jika hal ini tidak dilakukan para professional TI Indonesia sangat potensial akan dapat dirugikan oleh Undang-undang yang sedang dibuat ini.

Pemerintah
————–
Sebaiknya lebih pro aktif mencari masukan untuk penyempurnaan Undang-undang teknis yang akan sangat rumit ini.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] http://www.systemicgroup.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s