ANTARA : KPI, DIRJEN POSTEL, DAN BADAN REGULASI INDEPENDEN

Posted: Desember 8, 2011 in Telekomunikasi Indonesia Di Kisaran Tahun 2000-an

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (April 17th, 2003)
ANTARA : KPI, DIRJEN POSTEL, DAN BADAN REGULASI INDEPENDEN

CUPLIKAN BERITA
Kepmen Master Plan Frekuensi Untuk Radio FM Ditetapkan (www.detik.com (17 April))

DESKRIPSI SINGKAT

Menteri Perhubungan Agum Gumelar menetapkan Keputusan Menteri tentang rencana induk frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM. Kepmen ini dibuat sebagai pedoman penggunaan frekuensi radio bagi setiap penyelenggaraan siaran radio FM di Indonesia.
Latar belakang keluarnya Kepmen ini karena pengkanalan radio siaran yang telah beroperasi belum mengacu pada standar internasional sesuai rekomendasi International Telecommunications Union (ITU). Selain itu, penetapan frekuensi dalam suatu wilayah cakupan dengan jarak spasi 350 KHz dapat menyebabkan sinyal penerimaan tidak baik dan interferensi.
Latar belakang lainnya adalah penetapan kanal frekusensi berdasarkan prinsip “first come first served” menyebabkan pengguna frekuensi dradio siaran FM menumpuk di kota-kota besar. Hal ini dapat menyebabkan kota-kota di sekitarnya tidak memperoleh kanal.
Keluarnya kepmen ini juga bertujuan agar penggunaan frekuensi dapat dilakukan secara efisien. Juga agar diperoleh hasil penerimaan siaran yang baik tanpa adanya efek interferensi. Maksud lainnya adalah memberikan jatah kanal pada kota-kota yang saat ini kurang mendapat jatah. Terakhir adalah untuk mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam UU Penyiaran No 32 tahun 2002.
Kepmen ini dibuat dengan memperhatikan tabel alokasi frekuensi yang ditetapkan melalui Kepmen No 5 tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, ketentuan teknis ITU-R dan wilayah pemerintahan kota atau kabupaten.
Sedangkan mengenai prinsip-porinsip yang diberlakukan adalah, pengguna frekuensi radio siaran yang telah beroperasi tidak akan dikurangi. Penetapan kanal frekuensi akan berdasarkan wilayah pemerintahan kota. Dan di kota-kota besar akan mendapat kanal frekuensi lebih banyak.
Rentang pita frekuensi yang dapat digunakan untuk radio FM adalah 87,5-108 MHz.
Sedangkan mengenai polemik perijinan frekuensi radio FM antara pusat dan daerah, menurut Humas Ditjen Postel I Ketut Prihadi sudah terselesaikan. Nantinya, jelas Ketut di Jakarta, Kamis (17/4/2003) akan dibuat mekanisme hubungan kerja antara pusat dengan daerah, dalam hal ini antara Dephub dengan dinas perhubungan dan sub dinasnya di daerah.

DISKUSI ANALISA

Keputusan Dirjen Postel sangat tepat dilakukan saat ini. Dengan membuat sebuah peraturan yang berlaku internasional maka diharapkan tidak akan lagi ada tumpang tindih antara kebijakan yang ada di tingkat nasional dengan kebijakan yang ditetapkan internasional. Seperti kasus yang terjadi dalam perebutan frekuensi 2,4 Ghz untuk perangkan WLAN bagi kepentingan ISP dan operator telekomunikasi.

Akan tetapi yang harus dilakukan setelah ini adalah melakukan proses lain yang mendukung implementasi regulasi Dirjen Postel ini. Kasus kekacauan regulasi alokasi frekuensi 2,4 Ghz. Lebih disebabkankarena tidak adanya korodinasi peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel denganpihak lain dari aparat pemerintah. Seperti aparat Dirjen Bea dan Cukai. Jika esbuah peraturan tentang ferkeunsi 2,4 Ghz ditetapkan seharusnya Dirjen Postel melakukan koordinasi pencegahan masuk perangkat berbasis 2,4 Ghz ke Indonesia untuk mencegah kekacauan regulasi yang muncul akibat kebijakan nasional yang ditempuh oleh Dirjen Postel.

Ketika langkah koordinasi dengan Dirjen Bea cukai tidak dilakukan maka perangkat yangpada waktu itu masih illegal akhirnya meledak pengunaannya di Indonesia. Dan yang terjadi perubahan regulasi terpaksa diadakan untuk mendukung legalisasi penggunaan perangkat oleh Publik yang semakin meledak saat itu.

Yang kedua yang harus dilakukan oleh Dirjen Postel adalah melakukan koordnisai dengan lembaga bentukan pemerintah juga yang saat ini telah dalam proses kegiatan awal. Seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang anggotanya telah ditetapkan oleh negara. Hal lain yang harus diperhatikan adalah adanya konsep Badan Regulasi Independen yang akan memegang otoritas regulasi telekomunikasi dan IT di Indonesia. Proses penentuan kebijakan seperti ini tidak boleh dilakukan secara sepihak akan tetapi harus dilakukan secara simultan dengan kebutuhan dan juga suara publik yang saat ini ada di lingkungan penyiaran dan embrio-embrio Badan Regulasi Independen yang saat ini mulai bermunculan. Konsultasi dengan kelompok-kelompok pemegang regulasi ini juga merupakan amanat yang disampaikan oleh UU N.36/1999 tentang telekomunikasi

Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah komunikasi yang efektif dengan pihak yang akan terkena dampak langsung dari munculnya regulasi ini. Stasiun radio yang terkena sasaran regulasi ini harusnya diajak komunikasi

REKOMENDASI

Satu-satunya rekomendasi yang diberikan adalah perlunya penyebaran informasi secara luas kepada masyarakat dan perhatian yang utama pada konsistensi penegakan hukum oleh regulator

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ]
http://www.systemicgroup.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s