BRTI, Dewan TIK Nasional, TKTI, dan Komisi Telekomunikasi ?

Posted: Maret 22, 2011 in Regulasi Telekomunikasi

Oleh : Gempar Ikka Wijaya, Analis Dan Bisnis Telekomunikasi, Kandidat Anggota BRTI 2009-2011

BRTI antara Peran Ambigu Postel dan Dewan TIK Nasional

Latar Belakang pendirian BRTI pada pertengahan tahun 2003 yang lalu sebenarnya adalah memberikan sebuah wadah bagi pembuatan regulasi Telekomunikasi yang independen yang mendukung perkembangan industri dan bisnis telekomunikasi di Indonesia. Usulan pembentukan sebuah badan regulator yang independen ini sebenarnya diilhami oleh lembaga independen yang sangat kuat pengaruhnya di Amerika Serikat. FCC atau Federal Communication Commission adalah sebuah lembaga tertinggi yang mengatur seluruh tetek bengek telekomunikasi dalam negeri negeri Paman Sam itu. Akan tetapi ketika BRTI didirikan pada saat yang sama ada pembuat regulasi telekomunikasi yang telah selama puluhan tahun ada, Ditjen Postel atau apapun nama Direktorat Jenderal nya yang saat ini ada di Kominfo.

Kondisi ini tentunya berbeda dengan kondisi Amerika yang menempatkan FCC sebagai sebuah rujukan utama dalam segala hal terkait dengan hal teknis telekomunikasi. Peran ambigu antara BRTI dan lembaga pengatur setingkat Ditjen membuat ketidakefisiensian pembagian peran. Apa yang dilakukan oleh BRTI ? Sebagai lembaga apakah BRTI ? Apakah hanya sebagai sebuah pendukung dari kebijakan pemerintah dalam industri, atau sebagai wakil dan suara industri,  bisnis kepada pemerintah? Atau sebagai sebuah badan independen yang melakukan proses perbaikan total terhadap seluruh kinerja pengelolaan telekomunikasi negara ?

Jika peran yang terakhir ini yang disasar oleh BRTI maka usulan Kamilov Sagala yang pernah menjadi anggota BRTI yang pertama itu masuk akal. Akan tetapi jika memang kebutuhan perbaikan terhadap kinerja pengelolaan telekomunikasi negara yang dibutuhkan, apakah peran yang selama ini disandang oleh Dewan TIK Nasional (DetikNas) atau yang disebut sebagai TKTI (Team Koordinasi Telematika Indonesia) ? Tidakkah kedua peran BRTI dan Dewan TIK Nasional menjadi berbenturan.

Akan tetapi jika melihat apa yang diusulkan dan diusung oleh BRTI beberapa waktu yang lalu, tampaknya BRTI memang ingin berubah dari lembaga regulasi independen menjadi sebuah Dewan Telekomunikasi Nasional atau Dewan Telekomunikasi Indonesia yang  langsung bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana yang selama ini diemban fungsinya oleh Dewan TIK Nasional.

BRTI Dan Regulasi Teknis Telekomunikasi

Dunia telekomunikasi Indonesia dan pengelolaan telekomunikasi negara di Indonesia tidaklah terlalu “buruk-buruk amat”. Sehingga  kebutuhan terhadap sebuah lembaga setara dengan Komisi di bawah Presiden sebagaimana yang diemban oleh Dewan TIK nasional tidaklah diperlukan sekali, kecuali tentunya yang terkait dengan adanya indikasi kartel telekomunikasi yang pernah dituduhkan oleh beberapa pengamat telekomunikasi nasional.

Jika kartel telekomunikasi yang dibicarakan maka mungkin dibutuhkan sebuah lembaga independen setingkat Komisi di bawah Presiden. Membenahi dan membongkar kartel telekomunikasi bukanlah sebuah tugas yang sederhana, kompleks dan sangat rumit. Membuktikan adanya kartel telekomunikasi saja tidak mudah, apalagi membenahi indistri dan bisnis setelah indikasi kartel berhasil ditemukan.

Pertanyaan usilnya adalah “Apakah ada yang tidak kartel dalam bisnis di Indonesia ? Beberapa waktu yang lalu ada yang mengangkat adanya kartel suku bunga bank. Bagaimana suku bunga bank bisa dikartelkan ? Membicarakan lebih jauh tentang fungsi BRTI menjadi sebuah super body di bawah Presiden mungkin belum terlalu tepat, karena sekali lagi telekomunikasi di Indonesia ini tidaklah terlalu “buruk-buruk amat“.

Yang seharusnya menjadi fokus penting dari BRTI saat ini adalah mengefektifkan perannya sebagai IRB (Independent Regulator Body) yang basisnya benar-benar murni teknis. Karena jika basis regulasi teknis berhasil dirumuskan oleh BRTI maka akan sangat mudah untuk mengatur yang lain. Lingkup Bisnis dan Industri Telekomunikasi jauh lebih mudah dikendalikan jika aspek teknis diatur dengan sangat teliti.

BRTI tidak perlu menjadi sebuah komisi, karena mengatur dunia telekomunikasi bukan dimulai dari aspek bisnis, industri, atau pun politik kelembagaan. Mengatur telekomunikasi dimulai dari proses pengaturan teknis terlebih dahulu. Jika standar teknis saja tidak mampu diatur maka seluruh bangunan telekomunikasi akan runtuh begitu saja.

Saya teringat ketika sebuah modem ADSL dari Korea dipaksakan masuk ke Indonesia di tahun 2000-an (saat ini modem tersebut mungkin sudah digunakan untuk modem ADSL Speddy nya Telkom). Seorang Profesor dari Korea Selatan dengan sangat bangganya mengatakan bahwa modem yang dibawa akan bisa beroperasi dengan sistem yang ada di Indonesia.

“Saya hanya butuh waktu satu hari untuk instalasi modem ini di Indonesia, dan internet Indonesia akan segera berkarakter broadband seperti Korea Selatan.” Seorang teknisi STDI Telkom dengan sederhana mengatakan bahwa itu tidak mungkin melihat kompleksitas jaringan PSTN di Indonesia dan menyindir bahwa kapasitas Profesor Telekomunikasi Korea itu tidak akan mungkin mengatasi kompleksitas jaringan PSTN di Indonesia. Dengan sangat marah Profesor Korea Selatan itu menyingkirkan teknisi tersebut dari team.

Alkisah satu bulan kemudian Profesor Korea Selatan tersebut memanggil seluruh team untuk kembali rapat, karena dia gagal mengoperasikan modem tersebut. Lucunya ketika teknisi tersebut kemudian diajak bicara, tanpa banyak basa basi modem korea itu langsung dibongkar dan dimodifikasi dengan menggunakan sebuah kabel kecil kemudian dioperasikan dan langsung bisa beroperasi. Profesor Korea tersebut melongo, hasil kerjanya satu bulan berhasil dikalahkan oleh seorang teknisi bukan professor hanya S-1 dalam jangka waktu kurang dari 15 menit. ” Saya bilang juga apa ? anda sampai berbulan-bulan juga tidak akan bisa membuat modem ini bekerja, jika tidak memperhatikan aspek teknis yang ini…. Ini yang ingin saya katakan 1 bulan yang lalu Profesor. ”

Sudah bukan rahasia lagi kalau jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah kompleks. Di jaman keemasan PSTN, hampir semua jenis sentral ada di Indonesia dan dapat berinterkoneksi dengan hebat. Sentral ATnT dapat berkomunikasi dengan sentral EWSD dari Jerman, dan juga bisa berkomunikasi dengan sentral NEC dan NTT dari Jepang. Bisa juga berkomunikasi dengan STDI-K buatan PT Inti Bandung. Sampai saat ini kondisi jaringan ini berbelit-belit kompleks dan tidak ada yang mengawasi dengan baik. Baru bicara jaringan saja sudah sangat kompleks.

Frekuensi adalah masalah lain. Sebuah kasus frekuensi yang unik terjadi pada awal tahun 2000-an ketika frekuensi 2,4 Ghz yang sebelumnya menjadi frekuensi microwave Telkom terpaksa bertabrakan dengan frekuensi 2,4 Ghz milik para pejuang WLAN. Para pengguna WLAN bahkan sempat membuat mati beberapa sentral telepon di Indonesia karena frekuensi yang digunakan berinterferensi dan saling mengganggu. Masalah utamaanya sebenarnya bukan pada administrasi frekuensinya, masalahnya ternyata pada perangkat yang masuk dari pabean ke pasar Indonesia. Pihak bea cukai tidak mengenal bahwa perangkat WLANM yang masuk ini bisa mengganggu frekuensi eksisting. Akhirnya yang terjadi adalah kekacau balauan penggunaan frekuensi. Meski pada akhirnya frekuensi 24 Ghz menjadi frekuensi yang free, akan tetapi pembelajarannya masih belum bisa diambil dengan sempurna oleh para pelakunya.

Dua cerita di atas muncul karena tidak adanya lembaga yang berfungsi sebagai IRB (Independent regulatir Body) seperti FCC yang ada di Amerika, yang mampu mencegah sebuah perangkat beroperasi dari stanadar teknis yang dibuat. Di Amerika bahkan FCC memberikan pengaturan yang ketat terhadap daya frekuensi yang dikeluarkan oleh perangkat masak Microwave yang biasa ada di dapur rumah. Karena perangkat ini memanfaatkan frekuensi gelombang Mikro di kisaran 2,4 Ghz. Di Indonesia ? Apakah ada lembaga yang mau dan mampu melakukan hal-hal kecil, detil, dan sangat teknis seperti ini ? Di ceruk kegiatan inilah BRTI sebenarnya dibutuhkan perannya.

Sebuah FTP (Fundamental Technical Plan) pernah disusun oleh Postel di masa kisaran tahun 2000 an awal yang lalu, akan tetapi dokumen FTP seperti ini kesulitan dibuat kembali pada saat ini, karena kompleksitas teknologi yang berkembang sangat luar biasa. Dan yang lebih fatal lagi tidak ada lembaga yang berfungsi memahami kompleksitas teknologi ini secara detil, semuanya ingin bermain di sisi bisnis yang nota bene sebenarnya ditentukan modelnya oleh bentuk teknologi dan standar teknis yang dikembangkan.

Di sisi pengaturan teknis, standar teknis seperti inilah dunia telekomunikasi Indonesia masih sangat lemah. Sebuah lembaga yang memiliki kemampuan membaca semua bentuk perkembangan teknologi, yang mampu mewadahi ide kreatif industri dan keinginan pasar, beserta realitas peta telekomunikasi, sangat dibutuhkan oleh negara ini. Dan BRTI  lah yang seharusnya sanggup memberikan layanan terbaik nya pada negara. Dalam bidang teknis yang paling dasar, yang paling lemah. Tidak lagi dibutuhkan lembaga teknis yang terlalu kuat perannya setara dengan Komisi di telekomunikasi. Sudah ada Dewan TIK Nasional yang langsung dipimpin Presiden. Akan tetapi kita membutuhkan sebuah lembaga yang mampu memberikan pencerahan pada standar teknis telekomunikasi di Indonesia.

Apakah standard pembangunan BTS telah cukup bagus saat ini ? Apakah pohon kelapa dan pohon randu masih layak dari sisi teknis untuk dijadikan pengganti tiang besi dan beton dalam kondisi darurat. Apakah kentongan masih layak dianggap sebagai alat komunikasi standar di lokasi remote area ? Apakah Handphone yang beredar di Indonesia saat ini masih memenuhi standar radiasi yang aman bagi pencegahan kanker kepala di Indonesia ? Apakah penggunaan microwave tidak perlu di atur agar tidak mengganggu sinyal telekomunikasi di Indonesia? Bagaimana kans teknologi laser bagi gelar layanan broad band di Indonesia ? Sungguh sangat banyak hal teknis yang perlu di standarkan dan diatur penggunaannya di Indonesia oleh BRTI, jika saja BRTI mengetahui fungsinya dengan benar.  (GIW)

Petikan News

BRTI dukung opsi insentif Palapa Ring timur

Published On: 20 March 2011 (www.bisnis.com)

Oleh : Roni Yunianto

JAKARTA: Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) merespons positif usulan insentif pajak untuk dapat dibahas menjadi opsi bagi pemerintah sebagai opsi lain diluar ICT Fund dalam mendorong penggelaran broadband di kawasan timur Indonesia.

Heru Sutadi, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), mengatakan usulan insentif pajak dapat dibahas menjadi opsi bagi pemerintah sebagai opsi lain diluar ICT Fund dalam rangka memacu pembangunan Palapa Ring wilayah Timur.

“Pembahasan ICT Fund memang belum final. Namun masukan dari operator dapat menjadi opsi.  Katakanlah bagi operator yang sudah membangun backbone di wilayah timur, maka pemerintah yang tidak mau keluar uang dapat memperhitungkannya,” ujarnya kepada Bisnis.

Di kawasan timur, Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik bawah laut sepanjang 10.812 kilometer yang menghubungkan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua rampung pada 2012 dengan nilai proyek sekitar Rp5,5 triliun.

Indonesia memiliki kebutuhan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik (fiber optic backbone network) bawah laut sepanjang 50.000 km yang menghubungkan seluruh pulau di Tanah Air. Hingga kini, baru 80% dari jaringan tersebut yang telah dibangun, yakni seluruh Indonesia bagian barat hingga Sulawesi. Saat ini, jalur Kupang-Mataram sedang dibangun dan menurut rencana, akan disambungkan dari Kupang ke Ambon dan Papua.

Sebelumnya, Rinaldi Firmansyah Direktur Utama PT Telkom Tbk mengatakan jika rencana ICT Fund dapat diwujudkan untuk program seperti Palapa Ring, maka akan ada harapan ICT Fund menjadi pengurang investasi atau modal yang harus ditanam, apalagi Telkom termasuk yang lebih dulu berinisiatif membangun sistem kabel optik Mataram-Kupang.

Saat ini program yang masuk kategori USO yang sudah berjalan adalah program Desa Berdering, Desa Punya Internet, dan Pusat Layanan Internet Kecamatan. Adapun program backbone optik Palapa Ring adalah proyek pemerintah lain yang diserahkan pendanaan dan pelaksanaannya kepada operator dalam bentuk konsorsium. Namun dalam perkembangannya Palapa Ring mendapat hambatan diantaranya pendanaan dan teknis sehingga Telkom memulai fase awal proyek itu di Mataram-Kupang.

Menurut Rinaldi, tahap berikutnya Palapa Ring masih akan dibahas apakah dibangun dalam kerja sama konsorsium atau Telkom sendiri. “Seperti di Mataram Kupang, bisa saja kami membangun sendiri [di rute ring] berikutnyan” jelasnya.

Dia menegaskan pihaknya hanya menjadi pelaksana proyek dan ICT Fund adalah bagian tersendiri dan mekanisme yang diatur pemerintah. Sejauh ini Kemkominfo baru mengisyaratkan ICT Fund untuk program USO kendati Kementerian Perekonomian juga mewacanakan ICT Fund untuk mendanai program broadband. (Alp)

Agar Kuat, BRTI Sebaiknya di Bawah Presiden’

Senin, 21/03/2011 17:45 WIB

Achmad Rouzni Noor II – detikinet

Jakarta – Agar menjadi pengawas industri telekomunikasi yang kuat dan independen, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) seharusnya tak lagi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), namun di bawah instruksi presiden.

Demikian pendapat Direktur Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) Kamilov Sagala di Jakarta, Senin (21/3/2011).

“BRTI sebaiknya meniru Komisi Kejaksaan. Dibentuk dan dilantik oleh Presiden, sehingga tidak tergantung kepada kementrian teknis masalah anggaran. Ini akan menciptakan independensi,” jelas dia.

Masalah anggaran dinilai sangat penting bagi independensi suatu lembaga pengawas.

“Di Komisi Kejaksaan itu anggaran dari Menkopolhukam, tetapi pertanggungjawaban semua ke Presiden. BRTI jika dibentuk melalui Perpres bisa seperti itu sehingga tidak tergantung lagi ke Kementerian Kominfo,” papar mantan anggota BRTI ini.

Pengawas yang independen dan kuat mutlak diperlukan oleh industri telekomunikasi karena sektor ini telah signifikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.

“Sekarang eranya ekonomi berbasis broadband. Jika tidak ditata lebih cerdas, Indonesia bisa ketinggalan,” pungkasnya.

Saat ini, BRTI tengah mencari tambahan satu anggota baru yang memiliki masa bakti hanya delapan bulan ke depan untuk melengkapi susunan keanggotaan baru menjadi
sembilan orang.

Kementerian Kominfo sendiri telah membentuk Panitia Seleksi. Menurut anggota BRTI, M
Ridwan Effendi, saat ini telah terpilih tiga dari 15 orang yang terseleksi. Rencananya, anggota BRTI yang baru akan diumumkan April 2011 mendatang.( rou / fyk )

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s