Archive for the ‘Telekomunikasi Indonesia Di Kisaran Tahun 2000-an’ Category

Oleh H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (May 23rd, 2003)
KERJASAMA INTERKONEKSI ANTAR OPERATOR DI ACEH

CUPLIKAN BERITA
Running Text Indosiar 23.00, 22 Mei 2003

DESKRIPSI SINGKAT

Satu stasiun Relay Telkom di Lamno Aceh Barat dibakar orang tak dikenal pukul 17.00 Banda Aceh dan Aceh Barat tak bisa berhubungan. Aceh Selatan terputus sebagian.

DISKUSI ANALISA

Kondisi darurat di Aceh Darussalam sebaiknya membuat operator telekomunikasi mulai melakukan pembenahan layanan telekomunikasi. Mode operasi layanan normal sebaiknya segera ditinggalkan. Hal ini untuk menghindari terputusnya saluran telekomunikasi seperti yang terjadi.

Dalam kondisi perang dan kerawanan social yang sangat tinggi seperti di Aceh saluran telekomunikasi bisa menjadi sasaran yang paling optimal untukdiserang dan dirusak oleh gerakan separatis melawan pemerintah. Untuk ini sebaiknya pemerintah melakukan langkah pengamanan lebih pada kegiatan layanan operator telekomunikasi di Aceh. Beberapa operator lain diluar Telkom sebaiknay dihimbau oleh pemerintah untuk melakukan operasi interkoneksi khusus yang akan membantu proses layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Putusnya jaringan telekomunikasi bisa membuat kondisi di Aceh sesuai dengan keinginan dari gerakan separatis. Putusnya jaringan telekomunikasi seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika operator-operator melakukan langkah-langkah interkoneksi khusus. Jaringan backbone satelit bisa digunakan untuk menjadi alternatif jaringan pengirim trafik telekomunikasi jika kondisi seperti ini terjadi. Untuk inilah kerja sama multi operatr harus dilakukan.

Operator seperti PSN misalnya harus bisa menjadi operator yang memberikan layanan backbone untuk operator lain yang tidak memiliki jaringan backbone langit seperti ini. Sehingga ketergantungan pada ground station menjadi menurun. Jika hal ini tidak dilakukan maka kerusakan memiliki potensial kenaikan. Operator seluler seperti Telkomsel, termasuk Telkom yang beroparsidi Banda Aceh sebaiknya melakukan kerjasama khusus untuk saling mendukung operasional antar mereka.

REKOMENDASI

Pemerintah
Sebaiknya menyerukan pelayanan bersama antar operator untuk mendukung kinerja telekomunikasi dari dan menuju ke Aceh. Skema interkoneksi khusus bisa diberlakukan oleh pemerintah untuk mendukung kinerja operator telekomunikasi yang ada di sana.

Operator
Menghindari pemberian layanan tunggal tanpa melakukan proses saling back up dengan jaringan milik opearator lain.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Oleh H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (June 10th, 2003)
Analisis Multi Aspek Telkom Flexi

CUPLIKAN BERITA
TELKOM Bangun 125 BTS di Wilayah Jakarta (www.telkom.co.id, Senin, 09 Juni 2003 7:17:48 AM)

DESKRIPSI SINGKAT

PT Telkom Divre II mentargetkan bisa membangun 125 BTS (Base Transciever Station) dan memasarkan 300.000 SST TelkomFlexi hingga akhir tahun ini.
Sumilan, kepala Divre II PT Telkom, mengemukakan layanan fixed wireless dari PT Telkom itu ditujukan masyarakat Jakarta yang sadar berhemat dan aktivitasnya tidak terlalu berpindah-pindah (mobile). Melalui layanan tersebut maka pengguna TelkomFlexi dapat melakukan pembicaraan secara mobile dalam jangkauan terbatas namun tetap dengan memakai pulsa lokal.

“Hingga akhir tahun ini kami menargetkan dapat menyediakan 300.00 sst bagi pelanggan yang ada di Jakarta. Kami optimistis target tersebut dapat tercapai mengingat saat ini masih ada sekitar 350.000 daftar tunggu untuk sambungan telepon tetap di Jabotabek, dan harga [pulsa] yang ditawarkan lebih murah dibandingkan pemakaian telepon seluler,” ujarnya di Jakarta akhir pakan lalu.

Dia menjelaskan hingga akhir tahun ini PT Telkom Divre II akan membangun 125 BTS yang akan ditempatkan di atas gedung-gedung tinggi yang dilakukan secara sewa. Satu BTS ini bisa menjangkau radius sekitar 15 km. “Dengan cara ini maka investasi yang ditanamkan menjadi relatif murah dibandingkan bila membangun jaringan telepon tetap yang harus ditanam di tanah,” ujarnya.

Sumilan menandaskan paling lambat hari ini [Senin] pelayanan untuk mendapatkan sambungan TelkomFlexi dipermudah, yaitu masyarakat hanya perlu membawa KTP (kartu tanda penduduk) dan mengisi formulir yang disediakan PT Telkom. Untuk mendapatkan nomor pengguna, konsumen harus memiliki terlebih dahulu handset yang menggunakan teknologi CDMA, dan setelah itu bisa langsung kring.

Hingga Agustus, lanjutnya, biaya otomutasi-yaitu penggunaan TelkomFlexi secara berpindah dari satu area ke area lain-digratiskan. Selain itu layanan SMS juga gratis, namun baru bisa dilakukan antarsesama pengguna TelkomFlexi. “Hingga Agustus kami mentargetkan mampu menyediakan 80.000 SST TelkomFlexi,” ujarnya.

Setelah Agustus, lanjutnya, biaya otomutasi akan dikenakan charge sebesar Rp50 per menit, namun kepastiannya masih menunggu keputusan dari pemerintah-yang sedang digodok bulan ini-dan aturan tersebut juga akan memuat soal luas cakupan area yang diizinkan.

PT Telkom, ujarnya, mengusulkan konsep luas area untuk otomutasi mencakup satu Kandatel. TelkomFlexi dapat dipakai dalam cakupan seluruh wilayah DKI dan sekitarnya, atau hingga batas layanan tersebut masih ter-cover oleh BTS yang ada.

Sumilan menandaskan dengan adanya layanan TelkomFlexi ini maka masyarakat lah yang akan diuntungkan, yaitu memperoleh layanan telepon dengan harga yang lebih murah.

DISKUSI ANALISA

Banyak hal menarik yang dapat dianalisis setelah Telkom meluncurkan layanan telkom flexi bebasis CDMA ini. Mulai dari aspek teknis, aspek layanan telekomunikasi, bahkan sampai aspek pemasaran telekomunikasi.

Dari aspek teknis muncul satu masalah baru ketika sebuah teknologi seluler diluncurkan. Masalah pembangunan BTS seluler menjadi salah satu masalah baru yang sampai saat ini belum ditemukan solusinya oleh regulator.

Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur dengan jelas pembangunan bacbone seluler ini. Di Jakarta saja sampai saat ini tidak kurang dari 1000 lebih BTS yang telah dibangun oleh operator telekomunikasi. Sebanyak 125 buah BTS baru dibangun oleh Telkom untuk malayani pelanggan CDMA fixed wirelessnya. Jumlah ini bisa membengkak sesuai dengan tingkat kualitas layanan yang akan mereka berikan. Semakin tinggi tingkat kualitas layanan yang akan diberikan, akan jauh semakin besar pula jumlah BTS yang akan diabangun.

Jakarta dan juga Indonesia akan menjadi kawasan yang dipenuhi oleh ribuan BTS yang dimiliki oleh berbagai macam operator telekomunikasi. Saat ini saja sangat sering dijumpai dalam satu lokasi yang berjarak hanya beberapa meter berdiri beberapa BTS dari operator telekomunikasi yang berbeda.

Tidak ada regulasi pemerintah yang mengatur hal ini. Di level pemerintah pusat hal ini tidak diatur apalagi di level pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah bisa berlaku kondisi semakin banyak BTS semakin banyak juga pendapatan daerah dari pajak BTS yang mereka dapatkan. Apa yang akan terjadi jika hal ini tidak diatur sejak awal oleh regulator.

Hal kedua yang cukup menarik untuk dianalisis adalah sisi aspek pemasaran layanan CDMA Telkom ini. Meski telah memiliki berbagai keunggulan teknis yang dimiliki, biasanya Telkom melakukan langkah yang kurang strategis dalam pelayanan telekomunikasi ini.

Sampai saat ini penjualan layanan CDMA Telkom masih belum mampu menyaingi gaya penjualan yang telah dipakai oleh operator seluler. Pola penjualan yang masih terpusat dan terkontrol di Kantor-kantor daerah Telkom dalam jangka panjang akan memukul layanan telekomunikasi yang mereka berikan.

Pola pemakai telekomunikasi yang saat ini tersebar dan lebih menyukai gaya penjualan putus akan menjadi lawan utama layanan CDMA yang diberikan oleh Telkom. Pemakaian gaya penjualan prepaid yang dipakai oleh operator seluler sangat membantu penyebaran layanan produk mereka.

Selain itu pola penjualan produk gaya lama yang selama ini dipakai oleh Telkom sangat mengundang campur tangan calo atau munculnya biaya-biaya siluman yang biasa muncul dalam layanan PSTN yang diberikan oleh Telkom. Dengan kecepatan layanan sampai 30 ribu sst per Kandatel per tahun saja Telkom butuh waktu kurang lebih tiga tahun untuk mencapai total 350 ribu calon pelanggan telekomunikasi yang ada di Divre-2 DKI Jakarta. Angkan ini muncul dari rata-rata perolehan pelanggan baru setiap kandatel di Telkom pert tahunnya.

Angka ini sebenarnya masih sangat kecil dibandingkan dengan tingkat kebutuhan telekomunikasi yang sangat tinggi di Indonesia. Dalam jangka pendek pertumbuhan seluler konvensional saat ini bisa mencapai 13 juta pada akhir tahun 2003. Angka tiga juta terakhir ini muncul dari rata-rata pertumbuhan seluler per tahun di Indonesia. Artinya untuk mencapai jumlah pertumbuhan 3 juta sst baru dalam waktu satu tahun pada saat ini bukanlah hal yang susah.

REKOMENDASI

Regulator
———–
Munculnya layanan baru CDMA sebaiknya semakin membuat sadar regulator pada perlunya membuat regulasi bagi pembangunan perangkat infrastruktur penunjang telekomunikasi seperti BTS. Selain menghemat biaya pembangunan infrastruktur aspek kenyamanan dan efisiensi penggunaan ruang publik akan dapat dijaga dengan baik.

Telkom
——-
Sebaiknya mengubah pola pemasaran layanan telekomunikasinya dengan lebih terbuka, untuk dapat meraih jumlah pelanggan telekomunikasi yang jauh lebih besar lagi

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (June 23rd, 2003)
LANGKAH BAGUS PEMASARAN TELKOM FLEXI

CUPLIKAN BERITA
Layanan TELKOM Flexi Dipermudah
(Senin, 23 Juni 2003 7:09:11 AM) (www.bisnis.com) (www.telkom.co.id)

DESKRIPSI SINGKAT

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Divisi Regional II Jakarta segera memasarkan handset dengan nomor telepon TelkomFlexi yang telah aktif untuk mengurangi kesulitan aktivasi pada pelanggan.
Sumilan, kepala Divre II Telkom Jakarta, mengakui adanya keluhan pelangan mengenai lamanya waktu aktivasi bagi pelanggan baru telepon fixed wireless CDMA TelkomFlexi.

“Cara aktivasi dan penggunaan TelkomFlexi ini kan memang masih baru. Para petugas maupun pengguna belum familiar. Kami upayakan cara yang lebih gampang,”

Menurut Sumilan, salah satu langkah yang diambil adalah menjual handset beserta nomor yang telah diaktivasi sehingga pelanggan maupun petugas tidak direpotkan dengan urusan aktivasi lagi.
Dia menegaskan handset yang disediakan dalam keadaan aktif akan bervariasi, tergantung yang tersedia untuk pasar Jakarta. Saat ini, handset yang sesuai dengan pasar TelkomFlexi Jakarta dipasok oleh Nokia, Motorola, SanexTel, SonyEricsson, Hyundai serta Samsung.

“Memang beberapa waktu lalu handset yang tersedia di outlet Koperasi Telkom hanya Nokia. Tetapi handset dengan nomor aktif nantinya akan disesuaikan dengan permintaan pelanggan,” tambahnya.

Sumilan mengungkapkan hingga pekan lalu terdapat 7.200 pelanggan aktif TelkomFlexi dan sekitar 2.800 diantaranya masih menunggu aktivasi.

Menurut dia, jaringan TelkomFlexi saat ini menjangkau 50% wilayah jakarta dengan kapasitas 88.000 sambungan. Dia menargetkan hingga akhir 2003 jaringan akan terus ditingkatkan hingga menjangkau 90% wilayah Jakarta dengan kekuatan sinyal yang cukup memadai.

Dia mengakui di wilayah Jakarta saat ini masih banyak blank spot layanan fixed wireless CDMA.

Sumilan menegaskan Telkom juga menjalin berbagai kerja sama dan program pemasaran untuk menggenjot penjualan sambungan TelkomFlexi.

Di sisi lain, kata Sumilan, Telkom belum menetapkan tarif untuk biaya akses Internet melalui jaringan TelkomFlexi.

Jaringan TelkomFlexi yang menggunakan teknologi CDMA 2000 1x secara teoritis mampu menyalurkan data (Internet) dengan kecepatan hingga 150 kilobit per second (kbps). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan akses Internet dial up yang secara teoritis maksimum sebesar 56 kbps.

Saat ini, akses Internet melalui jaringan telkomFlexi belum dikenakan biaya.
Menurut Garuda Sugardo, direktur Bisnis Jasa Telkom, layanan akses Internet termasuk fitur yang penetapan besaran tarifnya diserahkan kepada Telkom sebagai operator.
Kemungkinan besar, katanya, sistem tarif untuk akses Internet melalui TelkomFlexi akan dikenakan berdasarkan besarnya data yang diakses.

“Layanan ini mirip dengan GPRS [general packet radio service] kalau di seluler. Tarif GPRS kan didasarkan ukurannya,”
Layanan GPRS telah diberikan oleh operator seluler, yaitu Telkomsel dan Indosat Multi Media Mobile untuk pelanggan prabayar serta pascabayar, dikenai tarif antara Rp20 hingga Rp35 per kilobit data yang ditranfer.

DISKUSI ANALISA

Langkah cepat Telkom dalam menanggapi keluhan layanan ini patut diacungi jempol. Beberapa waktu sebelumnya Telkom memang belum memiliki konsep pemasaran Flexi yang tepat. Cara penjualan flexi masih belum berbeda dengan cara penjualan layanan PSTN. Setelah gaya penjualan layanan ini diubah maka kecepatan serap Flexi dipastikan akan berlipat dengan capat dalam beberapa waktu yang akan datang. Beberapa outlet penjualan di lokasi strategis telah mulai dibuka oleh PT Telkom dan gaya pemasaran terbuka ini juga merupakan langkah maju yang luar biasa.

Cara pelayanan ini akan mampu memotong jalur penjualan bawah tangan yang sampai saat ini masih marak dilakukan oleh oknum di lingkungan PT Telkom ataupun lingkungan Koperasi Pegawai telkom atau Mitra Telkom yang lain. Meski demikian jumlah kapasitas flexi yang masih terbatas kurang dari 100 ribu sst ini masih potensial mengundang tata cara penjualan yang tidak sehat. Kebutuhan telepon di seluruh Jakarta masih berkisar pada jumlah 500 ribu satuan sambungan. Belum lagi kebutuhan daerah penyangga Jakarta yang masih bisa berkembang dalam jangka waktu yang tidak lama. Telkom harus menaikkan kapasitas layanan Flexi dalam jangka waktu dekat

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh Telkom adalah masih buruknya apresiasi masyarakat terhadap jasa layanan telkom ini. Promosi dan juga pembelajaran publik tentang apa, bagaimanakah Telkom Flexi masih belum tuntas dilakukan oleh Telkom di lapangan. Jika hal ini tidak diperjhatikan maka telkom akan mengalami kendala lain dalam penyerapan layanan Flexi ke lapangan. Banyak calon konsumen di lapangan yang masih terus bertanya-tanya apa saja keuntungan dan apa saja perbedaan layanan CDMA ini dengan telkom seluler biasa. Sementara Telkom masih belum mampu memberikan informasi yang efektif dan dapat diterima dengan cepat oleh para calon pelanggan. Telkom harus bercermin dengan layanan berbasis tekonologi yang sama yang pernah diberikan oleh beberapa operator seluler sebelum PT Telkom. Jika PT Telkom tidak memperhatikan aspek pembelajaran pelanggan dan hanya mengejar aspek keunggulan teknologi, PT Telkom potensial akan mengalami hambatan berarti dalam penyerapan layanan Flexi.

Harga Handset yang relatif masih cukup mahal merupakan kendala lain yang harus diperhatikan oleh PT Telkom. Dibandingkan dengan handset seluler berbasis GSM yang telah sangat murah di pasaran, maka layanan Flexi akan mengalami tantangan yang cukup berat dari salah satu rival teknologi ini. Idealnya Handset yang dipakai oleh pelanggan adalah handset yang tanpa biaya beli. Artinya handset diberikan secara gratis. Beberapa operator dunia memberlakukan layanan handphone gratis seperti ini. Belum lagi ditambah dengan adanya abonemen yang masih harus dikeluarkan oleh pelanggan setiap bulan menjadi salah satu faktor kendala lain pelanggan memakai layanan ini.

Telkom juga harus memikirkan langkah security khusus untuk melindungi layanan barunya ini. Beberapa waktu sebelumnya Telkom sering dijebol layanan PSTN-nya oleh oknum pelanggan yang cukup cerdas. Skema layanan dalam pembayaran yang diberikan oleh Telkom ini bisa mengundang spekulan security untuk mencoba membongkar Telkom.

REKOMENDASI

Edukasi pelanggan harus menjadi prioritas lain Telkom, setelah memperbaiki kinerja layanan kepada para pelanggan Flexi.

Harga handset sebaiknya ditekan dengan pola pembayaran yang bertahap. Atau dengan cara memakai strategi menaikkan biaya sambungan flexi yang didaamnya telah termasuk biaya harga handset. Telkom bisa juga melakukan kerja sama resmi dengan vendor yang bersedia memberikan harga hendaset paling murah misalkan.

Skema pembayaran lepas (pra bayar) adalah salah satu langkah security yang terbaik untuk menekan para spekulan security. Telkom harus memperhatikan sungguh-sungguh model security seperti ini.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (July 14th, 2003)
Pemerintah Perlu Galang Opini Publik Virtual

CUPLIKAN BERITA
1. Situs Resmi Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh (www.detik.com, 14 Juli 2003)

2. GAM Punya Corong di Dunia Maya (www.detik.com, 14 Juli 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Jika selama ini, militer Indonesia belum gencar memberi informasi tentang operasi keamanan di Aceh, kini ada situs yang bisa membantu.
Situs PDMD.NAD.info memberi informasi terbaru tentang operasi militer di Aceh. Beralamat pada http://pdmd-nad.info/ situs ini menyediakan
informasi yang cukup lengkap berkaitan dengan operasi yang berlangsung di Aceh. Informasi yang diberikan pada situs ini adalah informasi versi Penguasa Darurat Militer Daerah-Nanggroe Aceh
Darussalam. Meski, juga terdapat beberapa berita yang diambil dari media nasional.

Situs itu telah menggunakan XHTML 1.1, standar yang disiapkan untuk masa depan HTML. Seperti pengakuan salah satu pengembangnya, situs
ini dibangun menggunakan XHTML versi 1.1. Standar XHTML (extensible hyper text markup language) 1.1 adalah salah satu standar yang ditetapkan W3C (World Wide Web Consortium) sebagai upaya transisi dari HTML ke XML (extensible markup language). Perkembangan XHTML sendiri dimulai dari XHTML 1.0, yaitu formulasi ulang HTML 4 dalam XML. XHTML 1.1 adalah salah satu contoh modularisasi XHTML, dengan keuntungan seperti memudahkan integrasi HTML ke bahasa markup lainnya (misalnya MathML).

Sementara itu Gerakan separatis Aceh (GSA) juga memiliki situs resmi dengan alamat di http://www.asnlf.com/ dan http://www.asnlf.net.
ASNLF adalah kepanjangan dari Acheh/Sumatra National Liberation Front. Kedua situs itu dikendalikan dari markas GAM Swedia. Badan GAM
yang mengoperasikan situs ini adalah Kementerian Penerangan, Direktorat Penerangan dan Media Kutaraja dengan posisi di Jerman.

Kedua situs GAM itu memiliki tampilan lumayan alias tidak dibuat asal jadi. Kontennya juga cukup lengkap. Selain berita-berita terbaru
versi GAM dari medan perang di Aceh, juga berisi sejarah perjuangan GAM. Rilis berita untuk pers dari GAM tersedia di situs ini. Juga terdapat profil lengkap Wali Nanggroe Acheh Darussalam, Hasan Tiro. Hanya saja, karena memang dibuat di Eropa, informasi tentang GAM dari Aceh terlihat minim. Barangkali suplai informasi dari Aceh masih tersendat. Namun, berbagai informasi tentang kegiatan GAM di Eropa terlihat cukup banyak. Misalnya saja foto-foto tentang berbagai
demonstrasi yang dilakukan warga Aceh di kota-kota besar Eropa.

Kesadaran GAM untuk kampanye lewat situs resmi agaknya baru muncul melihat kedua situs itu belum lama dibuat. Pendaftaran domain baru dilakukan pada akhir Oktober 2002. Pendaftaran situs ini dilakukan oleh Ariffadhillah yang beralamat di Neuhoefferstr. 35 Koeln D-50679 Jerman. Kontak administratif kedua situs ini kepada Teuku Hadi dengan alamat Reumontstrasse 2, Aachen, Jerman.

DISKUSI ANALISA

Perang melalui internet menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet yang telah mencapai lebih dari 500 juta orang dan terus bergerak mendekati angka 1 Milyar orang, maka internet menjadi salah satu media yang semakin dominan dalam mempertahankan opini baik posisi pemerintah.

Provinsi ke-27 Timor-Timur yang telah merdeka adalah salah satu pelajaran penting yang harus diambil oleh pemerintah dalam mengelola informasi via internet. Adalah Presiden Habibie yang menyebutkan betapa banyaknya opini yang terbentuk berkaitan dengan Timor-Timur di Internet, sesaat sebelum Timor-Timur merdeka. Meski berada dalam
kerangka masalah yang berbeda, GSA juga bisa mengambil keuntungan yang sama seperti yang terjadi di Timor-Timor.

Pemerintah masih sangat lemah dalam menggunakan internet untuk mendukung promosi penegakan konsep NKRI di Aceh. Walaupun beberapa kalangan pemerintahan mengakui bahwa promosi besar-besaran di internet perlu dilakukan.

Belum ada satuan khusus di dalam pemerintahan
yang dibentuk untuk mengantisipasi pembentukan opini publik via internet ini. Pemerintah melalui
Kementerian Kominfo juga masih terlalu sibuk membangun konsep SISFONAS dan juga e-government dibandingkan berusaha mengelola opini yang terbentuk di dunia virtual.

Acungan jempol patut diberikan kepada pemerintah daerurat sipil yang telah berani berinisiatif menluncurkan situsnya. Akan tetapi langkah
ini saja tidak cukup. GSA juga telah melakukan hal yang sama, meluncurkan situs untuk membentuk opini publik virtual. Bahkan GSA telah meluncurkan situs ini jauh lebih dahulu dari pemerintah Indonesia.

Meski demikian tampaknya situs yang dibangun ini masih belum sempurna muncul di situs ww.ri.go.id. Situs yang mewakili pemerintah Indonesia
di dunia virtual ini memang menjadi salah satu link di situs pemerintah darurat NAD akan tetapi sebaliknya situs pemerintah darurat militer ini tidak langsung dapat muncul di situs pemerintah.
Kondisi yang tidak saling mendukung antara situs pemerintah pusat dengan pemerintah darurat sipil ini juga berpengaruh pada penggalangan opini publik yang dikaitkan dengan domain resmi pemerintah indonesia.

Pemakaian teknologi berbasis XHTML yang dipilih oleh pemerintah darurat militer sudah cukup baik. Keuntungan lain dari XHTML adalah memudahkan untuk menampilkan halaman situs pada perangkat berbasis teknologi terbaru misalnya untuk menampilkan situs di pesawat telepon genggam. Ini bisa dilakukan dengan membuat style sheet tertentu. Meski demikian keuntungan dan kelebihan ini tidak berarti apa-apa jika tidak ditujukan untuk kampanye opini virtual dengan lebih efektif.

REKOMENDASI

Pemerintah perlu lebih serius menangani penggalangan oponi lewat internet ini. Perlu dipentuk satgas khusus di bawah koordinasi Kementerian Kominfo untuk menggalang promosi dan penggalanagan opini virtual ini secara terus menerus. Jika tidak mampu membentuk team khusus sebaiknya pemerintah menunjuk lembaga profesional nasional untuk menangani perang di internet ini.

Pemerintah juga perlu memikirkan backup team khusus yang melengkapi perang virtual ini. Sebuah team yang terdiri dari kelompok cracker yang handal sebaiknya disiapkan untuk melakukan gangguan khusus kepada situs-situs lawan dari pemerintah Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan untuk membungkam upaya pemunculan opini secara terus menerus di internet. Team ini sebaiknya melakukan tugas 24 jam penuh untuk terus menereus memantau domain-domain GSA atau gerakan separatis lain, menyerang dan membungkam domain-domain ini. Sehingga perang dan penegakan konsep NKRI yang terus dilakukan oleh TNI di Propinsi NAD tidak menjadi sia-sia di dunia virtual.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (October 7th, 2003)
E-Government Potensial Terhadang Minimnya SDM

CUPLIKAN BERITA
E-Gov Di Indonesia Rampung 2010 (www.detik.com, 7 Oktober 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Menkominfo Berharap E-Governemnt akan rampung di Indonesia pada tahun 2010 yang akan datang. Setiap warga negara diharapkan akan memiliki satu nomor akses terpadu untuk kemudahan proses-proses administrasi.

Penerapan E-gov juga diharapkan dapat membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas KKN.

Pada tahap awal pelaksanaan E-gov akan dilakukan pada proses pembayaran PBB. Warga negara bisa menikmati pembayaran PBB secara on line.

Menurut Syamsul Muarif pelaksanaan e-Gove di Indonesia saat ini masih terhalang dengan minimnya dukungan infrastruktur. Dari 416 Pemerintah daerah (kabupaten dan Kota) di Indonesia baru 100 lokasi yang bisa menikmati layanan voice. Padahal selama ini infrastruktur e-Gov banyak tergantung pada penetrasi infrasturktur voice

DISKUSI ANALISA

Implementasi E-governerment di Indonesia memang menjadi salah satu masalah yang harus bisa diselesaikan sebelum tahun 2010. Hal ini mengacu dari berbagai macam standar layanan dunia yang telah mengharuskan adanya layanan berbasis TI di lingkungan pemerintahan.

Selain potensial mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang bisa muncul di lingkungan pemerintahan. Seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Ketidaktranparanan, dan berbagai macam tindak penyelewengan lain.

Ternyata implementasi E-Gov saat ini menjadi sebuah kewajiban lain yang memang harus diimplementasikan oleh pemerintahan. Era perdagangan bebas dan layanan berbasis elektronik dunia telah mensyaratkan adanya layanan seperti ini di level-level tertentu dari pemerintahan.

Jika implementasi layanan ini gagal dilakukan, maka Indonesia akan potensial berhadapan dengan pengucilan, pemblokiran, dan bahkan penutupan akses-akses kegiatan di tingkat internasional.

Embargo yang diakibatkan belum adanya layanan berbasis teknologi bisa menjadi ancaman baru eksistensi Indonesia. Indonesia terancam menjadi negara yang terkucil.

Meski demikian implementasi E-gov yang dilakukan dengan metode Top down yang selama ini digunakan oleh pemerintah, juga sangat potensial memunculkan banyak dampak negatif lain. Mulai dari terbuangnya dana secara percuma, sampai pada resistensi terhadap layanan baru.

Salah satu yang menjadi masalah besar adalah kesiapan dari SDM pelaksana E-Gov di level pemerintah daerah. Belum adanya standar profesi yang digunakan untuk mengoperasikan E-Gov di daerah, buruknya e-literacy di lingkungan masyarakat, minimnya pasokan dana untuk pengadaan perangkat, operasional dan maintenance, serta buruknya penetrasi TI dari sisi infrastruktur kepada masyarakat membayangi implementasi E-Gov di Indonesia.

REKOMENDASI

Pemerintah
————

Menkominfo sebagai agen dari pemerintah hendaknya memperhatikan proses penyiapan SDM TI yang akan mengoperasikan layanan berbasis E-gov

Menkominfo juga direkomendasikan melakukan proses koordinasi dengan Lembaga atau Departemen pemerintahan yang lain untuk melakukan proses pendidikan TI di lingkungan warga pemakai layanan.

Dunia Usaha
————-

Kesempatan yang besar untuk mengikutsertakan program pendidikan atau promosi penggunaan TI di lingkungan masyarakat dengan program pembangunan E-Gov dari pemerintah.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (October 8th, 2003)
Implementasi Teknologi 3G di Indonesia : Antara Cita-Cita Dan Realitas

CUPLIKAN BERITA
PT Cyber Access Communication Menang Tender 3G (www.detik.com, 8 Oktober 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Dirjen Postel menentukan pemenang tender pengadaan layanan 3G di Indonesia kepada PT CAC yang menyisihkan 5 pesaing tender yang lain.

PT Global Media Selluler, PT Astratel Nusantara, PT Catur Surya Lestari, PT Surya Waringin Mas, PT Tira Austenite mendapatkan penilaian tender yang lebih rendah dari PT CAC.

Menurut Djamhari Sirat proses penilaian tender didasaarkan kepada adanya kemampuan finansial terbaik, mitra afiliasi yang berbobot, rencana teknis dan usaha yang matang, rencana riset dan pengembangan, rencana pengadaan SDM, penggunaan sumber daya dalam negeri, serta adanya pengalaman dan tanggung jawab tinggi dari perusahaan.

Proses tender ini dimulai pada tanggal 30 Juniyang lalu yang dimulai dari pendaftaran peserta tender yang tercatat 11 perusahaan, kemudian proses penentuan kelayakan pengambilan dokumen yang hanya diijinkan untuk 10 perusahaan, serta proses pengambilan dokumen yang ternyata hanya diikuti oleh 6 perusahaan.

PT Cyber Access Communication sendiri menurut sumber detik adalah bagian dari PT Charoen Phokphan Indonesia yang bermitra dengan Telecom Asia Orange. Sedangakan TA Orange sendiri merupakan perusahaan yang dibangun oleh Charoen Phokphan Group dengan Verizon Commmunication (Merger Bell Atlantic dengan GTE), operator telekomunikasi wireline dan wireless dari Amerika Serikat.

TA Orange dengan demikian telah mengungguli Hutchinson, Telecom Malaysia, Korean Telecom, China Unicom, dan Telecom Italia yang disebut-sebut sebagai mitra peserta tender yang lain.

DISKUSI ANALISA

Tender 3 G di Indonesia termasuk kegiatan yang cukup tertinggal dibandingkan dengan kegiatan serupa yang dilakukan di beberapa lokasi negara dunia.

Kegiatan tender pengadaan 3G ini sempat booming di pertengahan tahun 2000 sampai mendekati awal tahun 2002 yang lalu.

Layanan 3G menjadi salah satu layanan yang potensial menjadi layanan multimedia bergerak yang menjanjikan di masa mendatang.

Akan tetapi kegiatan tender yang dilakukan di beberapa lokasi negara di dunia sempat mengalami penurunan peminat, bahkan sampai akhir tahun 2003 ini peminatan terhadap implementasi layanan ini terus turun.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah belum adanya contoh implementasi teknologi berbasis 3G yang benar-benar sukses di dunia. Implementasi teknologi sekelas 3G yang paling sukses dilakukan saat ini baru berhasil dilakukan oleh Jepang dengan NTT Do Co Mo-nya. Itupun teknologinya tidak memakai platform 3G yang berbasis GSM.

Kesiapan pasar yang masih belum dewasa di Indonesia juga kendala lain yang potensial munculk di Indonesia. Implementasi teknologi antara 2,5G atau 2G yang menyusul teknologi generasi pertama GSM (1G) juga masih dalam tahap penjajagan pasar. Belum ada pasar yang cukup besar yang menggunakan teknologi antara generasi kedua atau 2.5G di lingkup GSM. Kekurangan ini ditopang oleh kondisi geografis Indonesia yang sangat tersebar luas membuat lingkup pasar potensial yang dapat menerima layanan 3G juga akan sangat terbatas di beberapa lokasi kota di Indonesia saja. Bahkan bisa jadi layanan ini hanya potensial di terima di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang, Yogyakarta, Medan, dan beberapa kota lain secara terpencar. Di dalam kota-kota itupun hanya ada beberapa lokasi yang akan potensial bisa menerima layanan 3G.

Biaya pengadaan teknlogi yang mahal dan kondisi pasar yang belum mendukung cukup potensial menjadi kendala implementasi teknologi ini. Belum lagi ditambah semakin banyaknya teknologi yang mulai bermain di pasar telco. Teknologi CDMA yang mulai ditawarkan dalam mode mobile wireless oleh Telkom, Indosat, dan beberapa pemain potensial lain bisa menjadi batu sandungan lain yang patut diperhatikan.

REKOMENDASI

Layanan 3 G masih potensial dikembangkan di Indonesia. Akan tetapi dibutuhkan studi pasar yang sangat detil untuk mencegah gagalnya layanan ini pasar. Pasar dengan level menengah ke atas dan level pasar penggunan professional dan generasi muda menjadi pasar potensial yang bisa digarap dengan baik pada saat implementasi.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (October 10th, 2003)
Telkom Memo. Strategi Meningkatkan SCR Telkom

CUPLIKAN BERITA
Divre III Gelar Layanan TelkomMemo Dan TeleInfo
((Suara Karya), http://www.telkom.co.id, 10 Oktober 2003 9:31:22 AM)

DESKRIPSI SINGKAT

Dalam waktu dekat pelanggan PT Telkom Divre III Jawa Barat dan Banten akan mendapatkan layanan baru TelkomMemo dan TeleInfo. Kedua layanan ini akan diperoleh secara otomatis tanpa perlu mendaftar atau mengajukan permohonan. Pelanggan tinggal memanfaatkan melalui sambungan telepon tetap (fixed phone) di rumah atau di mana saja.

Layanan TelkomMemo merupakan pengembangan produk/fitur yang mampu digunakan untuk menerima serta menyimpan pesan-pesan penelepon ketika telepon yang dituju sedang digunakan

Dengan demikian, walau telepon yang dituju sedang sibuk, si penelepon tetap dapat melakukan kontak telepon secara tidak langsung dengan meninggalkan pesan pada voice mail box (VMB).

Pesan si penelepon yang direkam pada VMB itu nantinya bisa dibuka atau didengar oleh si penerima dengan terlebih dulu mendial nomor 166. Selanjutnya pesawat telepon akan memandu hingga pesan bisa didengar. Akses ke 166 ini menggunakan pulsa lokal.

“Jadi selain untuk mengoptimalkan penggunaan telepon tetap, TelkomMemo dirancang untuk meredam kekecewaan masyarakat yang gagal melakukan kontak telepon secara langsung,” kata Manager Public Relations Divre III Dodi M Gozali, Kamis kemarin.

TeleInfo adalah jenis layanan yang dirancang untuk menyediakan sejumlah informasi bersifat hiburan dan siraman rohani kepada pelanggan. Sebagai tahap awal, Divre III baru menyediakan tiga nomor yang dapat diakses dalam layanan ini.

Nomor 5301100 untuk telepon si kecil (Poncil), menyediakan cerita (dongeng) bagi anak-anak kecil. Layanan ini dibuat untuk membantu orang tua yang sibuk sehingga tidak sempat mendongeng sebagai pengantar tidur bagi anak-anaknya. Jadi bila orang tua tak ada waktu atau sudah lelah, sehingga tak bisa lagi bercerita, tinggal kontak saja nomor telepon tersebut lalu gagang telepon berikan kepada anak dan dari ujung telepon akan terdengar cerita untuk anak-anak kecil.

Jika anak-anak ingin mendengarkan lagu tinggal putar nomor 5309911. Sedangkan pelanggan yang ingin mendengar atau menyimak fatwa-fatwa dai kondang Aa Gym melalui program Untaian Hikmah silakan pijit nomor telepon 5306767.

DISKUSI ANALISA

Successfull Call Ratio merupakan angka kesuksesan panggil telepon yang menjadi salah satu alat ukur keberhasilan bisnis dari operator telekomunikasi.

Layanan seperti TelomMemo ini adalah salah satucara untuk meningkatkan SCR disamping langkah-langkah perbaikan kinerja jaringan, sentral, routing dan banyak langkah teknis yang lain.

Sayangnya dibeberapa lokasi layanan telkom memo diinstalasi dengan otomatis tanpa ada otorisasidari pelanggan untuk mematikan layanan telkom memo ini. Voice Box yang dipasang di sentral telepon ini akanlangsung aktif tanpa harus dilakukan aktivasi oleh pelanggan.

Divre V Jawa Timur misalnya sempat mendapatkan banyak keluhan dari pelanggan telepon yang justru merasa terganggu dengan keberadaan dari layanan Telkom Memo.

Standar nada panggil yang tadinya ada di kisaran dua puluh nada panggilan telepon turun hanya menjadi lima nada panggilan telepon. Setelah nada panggil keenam secara otomatis panggilan akan masuk ke Telkom memo.

Dari sisi peningkatan SCR, model layanan seperti ini jelas akan langsung meningkatkan angka SCR Telkom. Hal ini juga berarti meningkatnya pendapatan telkom. Akan tetapi di sisi lain Telkom akan cenderung secara potensial dianggap melakukan pembodohan publik untuk keuntungan bisnis. Hak para pemanggil telepon untuk mendapatkan sekitar 20 nada panggil menjadi terpangkas menjadi 5 nada panggil saja. Itupun aktivasinya dilakukan secara otomatis secara sepihak dari PT Telkom.

Dari sisi bisnis langkah Telkom ini akan sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan telekomunikasi yang mereka dapatkan. Meski belum ada studi yang teliti tentang hal ini bahkan di lingkungan telekomunikasi sendiri. Akan tetapi dari sisi layanan publik Telkom potensial mendapatkan satu citra yang potensial berkembang negatif.

REKOMENDASI

Pemerintah
———–
Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, langkah-langkah bisnis yang cenderung bisa mengundang penilaian kurang fair ini sebaiknya ditinjau kembali. Pemerintah yang berpihak kepada rakyat dan konsumen harus dengan sangat teliti dan fair menegakkan dan membuat regulasi yang bisa mencegak langkah sehalus apapun yang cenderung merugikan publik.

PT Telekomunikasi Indonesia
—————————–
Direkomendasikan untuk melakukan pembelajaran publik serta keterbukaan lebih dari maksud pemberian layanan yang diberikan. Langkah layanan bisnis yang memaksa dan cenderung menguntungkan sepihak, bisa berpengaruh pada citra positif perusahaan.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Oleh :H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (October 11th, 2003)
Pasar Dan Regulasi Layanan CDMA

CUPLIKAN BERITA
CDMA Tak Akan Matikan GSM (www.detik.com,10 Oktober 2003 3:29:41 PM)

DESKRIPSI SINGKAT

Teknologi CDMA dinilai tidak akan mematikan GSM. “CDMA merupakan pilihan bagi TDMA (GSM 1800), mereka akan terus bersaing,” jelas Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, Komaruddin Sastrakusumah.

Komaruddin melihat CDMA sebagai sebuah potensi teknologi masa depan. Namun, menyoroti masalah hadirnya teknologi baru, seperti CDMA, Komaruddin menyarankan agar regulasi yang ada segera diubah. “Contohnya CDMA yang digunakan Flexi, ini menimbulkan protes karena lisensinya masih telepon tetap, sedangkan produknya sendiri sudah memungkinkan untuk bergerak,” ujar Komaruddin dalam acara Seminar Internasional The Future of Indonesian Technology, Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (09/10/03).

Dikatakan Komaruddin, UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sudah dianggap tertinggal. Oleh karena itu perlu perubahan agar lebih akomodatif.

CDMA (Code Division Multiple Access) adalah system komunikasi nirkabel yang saat ini digunakan dalam produk telekomunikasi fixed wireless (misalnya, Telkom Flexi dan Esia). Beberapa kalangan sempat menilai, CDMA akan menggantikan teknologi GSM yang saat ini populer.

Menurut Komaruddin, undang-undang yang ada sudah tidak cocok lagi. “Perlu perubahan, untuk mengakomodir perkembangan teknologi,” tegasnya.

Abdul Razak Manan, Staf Ahli Menteri Perhubungan, menyatakan mengubah sebuah Undang-undang sulit untuk dilakukan.

Bagian yang perlu diubah menurutnya adalah masalah lisensi. “Lisensi harus dibuat sedemikian rupa, supaya tidak berbasis teknologi, itu sudah nggak pas lagi,” katanya.

Abdul Razak memahami bahwa ada fakta-fakta demikian. Oleh karena itu, ia menyarankan bahwa perubahan dilakukan bukan pada Undang-Undang tapi pada peraturan-peraturan dibawahnya. “Kalau semuanya dibikin undang-undang, kapan bekerjanya?” tambah Abdul Razak.

DISKUSI ANALISA

Penggelaran layanan CDMA menjadi salah satu layanan teknologi lain yang bisa menjadi alternatif baru bagi para pengguna telekomunikasi. Jika pemberi layanan CDMA dapat lebih jeli melakukan inovasi pemasaran dan bukan semata-mata berorientasi teknologi, CDMA sangat potensial memukul pasar GSM.

Kasus yang sama terjadi ketika GSM pernah memukul telak pasar teknologi berbasis AMPS di Indonesia. Yang terjadi pasar AMPS tidak mati, akan tetapi luas pasar AMPS praktis menjadi mengecil, dan potensial akan tiba pada posisi dimana biaya operasi akan menjadi lebih tinggi dari revenue. Jika hal ini terjadi maka sebuah layanan akan berhenti dengan sendirinya.

Di dunia pasar CDMA masih tergolong kecil dibandingkan dengan GSM. Kekuatan pada security dan juga bandwidht yang cukup bagus senbenarnya bisa menjadi salah satu keuntungan lain yang bisa diambil. Akan tetapi keunggulan teknologi tidak berarti segala-agalanya.

Pada era tahun 1990-an sebuah layanan berbasis CDMA seluler sebenarnya telah coba dilakukan oleh salah satu operator. Akan tetapi bisnia CDMA seluker ini gagal.

Bisnis CDMA dengan basis fixed wireless adalah salah satu hal paling menguntungkan untuk diberikan. Hal initentu berkait dengan waiting list PSTN PT Telkom. Layanan fixed wireless memiliki pasar yang jauh lebih real dari layanan seluler tipe yang lain. Contoh kasus adalah layanan fixed wirelees yang berhasil menarik warga Surabaya sebelun layananan ini dilarang pemerinth

Mengubah perilaku lisensi juga potensial akan tidak tepat sasaran, karena asumsi pasar yang dilirik oleh dua layanan ini juga tidak sama. Jadi mengubah UU juga tidak efektif dalam memberikan layanan yang jauh lebih baik.

REKOMENDASI

Pemerintah perlu membuat inisiatif pembelajaran
terhadap langkah pembangunan inftruntrur

Operaor GS< sdebaiknua segera mempejari langkah pelayanan agar tidak terhubunh dengan rival bisnis yang makin beragam

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (October 13th, 2003)
Hot Spot Mulai Mengejar Seluler

CUPLIKAN BERITA
7 Perusahaan bentuk konsorsium layani WLAN
(Senin, 13 Oktober 2003 9:33:40 AM, http://www.bisnis.com, http://www.telkom-indonesia.com)

DESKRIPSI SINGKAT

Tujuh perusahaan membentuk Indonesian Wi-Fi Consortium (IWC) untuk mengembangkan wireless local area network (WLAN) bagi keperluan publik dengan target membangun 10 hotspot hingga akhir 2003.

Konsorsium itu terdiri dari PT Acer Indonesia, PT Cyberindo Aditama (CBN), Cisco Systems Indonesia, PT Intel Indonesia, PT Microsoft Indonesia dan PT Jaring Semesta Infosolusi (Polaris|NET), didukung PT Elexmedia Komputindo.

Tjahja Suprapto, wakil IWC dari PT Jaring Semesta Infosolusi, menjelaskan pembentukan organisasi ini bertujuan mengedukasi masyarakat sekaligus mengembangkan pasar Wi-Fi untuk keperluan publik di Tanah Air.

“Memang ada model bisnisnya, tetapi fokus kami saat ini adalah bagaimana Wi-Fi diterima dengan baik sebab pemerintah pun belum menentukan regulasi yang pasti mengenai Wi-Fi ini,” tuturnya usai peluncuran konsorsium akhir pekan lalu.

Konsorsium sudah membangun total enam hotspot di Jakarta sehingga dengan proyek ini mereka ditargetkan memiliki 16 hotspot di Ibukota hingga akhir tahun ini yang seluruhnya berlokasi di kafe-kafe strategis.

Wi-Fi atau wireless fidelity adalah teknologi komunikasi nirkabel yang mengikuti standar internasional 802.11b dan beroperasi pada frekuensi 2,4GHz. Hotspot adalah node akses berbasis Wi-Fi yang memungkinkan piranti bergerak dengan komponen wireless card mengakses Internet, termasuk mengoperasikan e-mail.

Mereka tidak bersedia mengungkapkan berapa nilai total proyek pembangunan 10 hostpot namun masing-masing perusahaan menyediakan peralatan, implementasi, edukasi pasar dan promosi yang dibutuhkan.

Piranti keras disumbangkan oleh Acer (komputer) dan Cisco Systems (switching, access point) dan Intel dengan piranti lunak dari Microsoft, sedangkan CBN menyediakan akses layanan Internet.

Pembangunan 10 hotspot itu dikerjakan secara bertahap oleh PT Jaring Semesta Infosolusi diatas jaringan ADSL Telkom yang berkecepatan 512 kbps.

“Kapasitas ini bisa ditingkatkan hingga maksimal 18Mbps, kami akan melihat bagaimana respons dari pasar,” ujar Tjahja.

Dani Sumarsono, chief executive officer (CEO) PT Cyberindo Aditama, mengatakan hotspot wireless fidelity (WiFi) merupakan layanan nilai tambah dari penyelenggara jasa Internet kepada pelanggannya.

“Mereka kini bisa mengakses Internet secara nirkabel dari mana saja, menggunakan laptop, PDA atau mobile device yang lain,” katanya.

Dia mengungkapkan rencana CBN menyediakan kartu prabayar untuk mengakses Internet bagi pengguna yang bukan pelanggan PJI tersebut. Rencana ini selambatnya diwujudkan sebelum akhir 2003 ini setelah kualitas hotspot dinilai baik.

Budi Wahyu Jati, country manager PT Intel Indonesia, belum bisa memastikan apakah konsorsium ini akan mengajak perusahaan telekomunikasi untuk bergabung walaupun dia menyatakan kemungkinannya itu tetap ada.

“Keanggotaan konsorsium bisa berkurang ataupun bertambah namun yang jelas untuk saat ini belum ke arah telekomunikasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Telkom bekerja sama dengan anak usahanya Telkomsel berencana membangun 50 hotspot Wi-Fi di Jakarta, diawali dengan pengoperasian sembilan hotspot di IbuKota.

Wi-Fi yang beroperasi di frekuensi 2,4GHz ini dinilai praktisi telematika belum jelas aturan mainnya. Selain regulasi frekuensi, PJI juga mengeluhkan masuknya perusahaan bermodal kuat ke bisnis ini.

DISKUSI ANALISA

Persaingan antara mobile service berbasis telekomunikasi dan internet mulai muncul di Indonesia. Meski masih dalam tahap embrio akan tetapi persaingan dua layanan ini mulai tumbuh di Indonesia.

Di tingkat internasional persaingan dua layanan ini sebenarnya telah terjadi dengan sangat sengit. Mobile service dengan basis teknologi telekomunikasi konvensional dibeberapa lokasi dunia bahkantelah mulai digeser oleh layanan berbasis teknologi internet ini.

Hot Spot yang berbasis teknologi WLAN bahkan dibeberapa lokasi sudah sedemikian mendominasi kegiatan bisnis. Belum matangnya standar dan teknologi 3G yang mampu memberikan layanan yang setara menjadi kunci kelemahan. Sehingga HotSpot WLAN menjadi pilihan yang cukup menggantikan. Ditambah dengan penetrasi perangkat mobile internet yang relatif telah cukup bagus di dunia.

Di Indonesia beberapa kendala masih akan dialami jika ingin membuat layanan Hot Spot seperti ini sukses. Penetrasi perangkat mobile internet yang masih sangat rendah. Penetrasi PDA misalnya saat ini masih sedemikain rendah.

Yang kedua adalah masih sangat sedikitnya pelanggan yang teredukasi dengan layanan ini. Akses internet di Indonesia masih santat sedikit. dengan jumlah pengakses kurang dari 5 juta orang sangat sulit mengembangkan pelayanan Hot Spot ini masuk kedunia bisnis.

REKOMENDASI

Perlunya pembentukan pasar yang lebih baik lagi. Edukasi pasar harus terus dilakukan.
Layanan normal baru layak dilakukan jika penetrasi perangkat imternet akaes sudah cukuo tinggi, Selama belum tercapai angka aman ini, sebaiknya proses hanya ditujukan untuk noiche market dan edukasi para calon pengguna

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Oleh :

Gempar Ikka Wijaya, S.T.*

Selamat datang 2002, selamat datang tarif telepon baru, selamat menikmati tarif telepon mahal.

 

Setelah absen hampir satu tahun penuh, dunia telekomunikasi kembali meneruskan kebiasaan lama mereka di tahun baru, kenaikan tarif telepon. Rakyat pengguna telepon kembali akan merasakan tarif rata-rata sebesar 15 % mulai 1 Januari tahun 2002 yang akan datang.

Sepanjang tahun 2001 usulan kenaikan tarif telepon selalu berhasil dihadang oleh perlawanan rakyat. Bulan Juni 2001 yang lalu usulan kenaikan tarif sebesar 21,67 % ditolak oleh DPR. Beberapa pengamat melihat kejanggalan usulan kenaikan 21,67 % dari pemerintah tersebut. Pengamat telekomunikasi seperti Arifuddin dari Mastel mengungkapkan PT Telkom yang terkait dengan usulan kenaikan tarif telepon ternyata merasakan kenaikan tarif telepon bukan hanya 21,67 %. Kenaikan yang dia hitung berkisar antara 34 % sampai 169 %. Hitungan ini belum seberapa. Roy Suryo yang juga pengamat telekomunikasi mengungkapkan ada kenaikan tarif yang mencapai 2796,7 %. PT Telkom yang ikut menghitung kenakan tarif telepon mereka tidak menyangkal adanya selisih prosentase kenaikan yang beragam itu, akan tetapi mereka menolak jika prosentase kesalahan itu mencapai angka dua ribu persen.

Setahun sebelumnya YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) berhasil menghadang usulan kenaikan tarif dengan melakukan aksi pengumpulan satu juta tanda tangan pelanggan telepon TELKOM. Satu juta pelanggan Telkom ini akan digiring untuk mogok bertelepon atau keluar sebagai pelanggan telepon. Ancaman ini berhasil mengurangi usulan prosentase kenaikan tarif.

Meski demikian tampaknya kenaikan tarif telepon ini tidak akan berhenti oleh ancaman demo dan aksi seperti ini. Pemerintah sendiri memiliki grand strategi menaikkan tarif telepon sebesar 45,49 % dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Rencana awalnya kenaikan akan dilakukan dalam tiga tahapan, 21, 67 % pada tahun pertama, 15,6 % tahun kedua, dan 8,22 % pada tahun berikutnya. Menjelang tahun 2003 tarif direncanakan oleh pemerintah akan dilepaskan pada mekanisme pasar. Itu belum seberapa, beberapa pengamat dalam Telkom bahkan mengusulkan kenaikan sebesar lebih dari 61 %.

Kenaikan tarif telepon di Indonesia bukanlah hal yang aneh. Hampir semua negara berkembang berhadapan dengan masalah ini. Bahkan sebuah studi yang dilakukan oleh Linx Global Telecom Database (1998) mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki tarif telekomunikasi paling rendah dibandingkan dengan 12 negara di Asia, Afrika, dan Amerika.

Data yang dilansir oleh Link Global tersebut pasti tidak mengungkap betapa lunak model usulan kenaikan tarif telepon yang dilakukan di Indonesia. Negara lain menempuh cara yang jauh lebih kejam terhadap rakyat pengguna telepon mereka. Brasil pernah menaikkan tarif telepon lokal sampai 300 %. Meksiko sepanjang tahun 1994-1995 yang lalu melakukan kenaikan tarif telepon setiap bulan sekali. Kenaikan satu bulan sekali ini dilakukan selama dua tahun berturut-turut.

Faktor Pendukung Kenaikan Tarif

Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang dijadikan alasan oleh pemerintah ataupun PT Telkom untuk mendukung kenaikan tarif yang mereka usulkan. Alasan utama yang paling sering diungkapkan adalah untuk menarik investasi baru di bidang telekomunikasi. Indonesia sampai dengan tahun 2004 yang akan datang membutuhkan pembangunan telepon sebesar 4 juta sst. Lebih dari 80 % pendanaan untuk sst baru itu diambil dari investasi luar. Menurut Bugi S, Vice President Bukaka Singtel, sebelum krisis moneter nilai pulsa telepon Indonesia 5 sen dollar per pulsa. Akan tetapi setelah krisis moneter nilainya hanya berkisar 2 sen dollar.

Tarif yang jelek ini membuat investor harus berpikir ulang untuk menanamkan uangnya. Padahal ciri utama investasi bidang telekomunikasi adalah lamanya rate of return atau break event point (BEP) investasi. Idealnya sebuah investasi telekomunikasi harus berhasil mencapai BEP dalam jangka waktu tiga atau empat tahun. Akan tetapi kondisi tarif yang ada di Indonesia akan membuat investasi kembali dalam jangka waktu 14 tahun. Kondisi ini diperparah dengan usia efektif perangkat telekomunikasi yang hanya mencapai 10 tahun.

Belum lagi jika investasi ini dikaitkan dengan jadwal liberalisasi telekomunikasi yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah. Agustus 2002 ini Indosat akan diberi hak menjadi operator PSTN lokal. Setahun kemudian rencananya SLJJ akan dibebaskan untuk dua incumbent Telkom dan Indosat dan SLI akan diberikan kepada Telkom. Jadwal ini akan kacau jika tidak ada investasi yang masuk mendukung ke Indonesia.

Dirjen Postel, Djamhari Sirait, pernah mengungkapkan pengguna telepon bukanlah kelompok rakyat kebanyakan yang berlatar belakang ekonomi lemah. Akan tetapi lebih pada golongan ekonomi menengah dan kelompok industri besar. Menjadikan kelompok ekonomi lemah sebagai alasan menolak kenaikan tarif tidak tepat.

Alasan lain adalah rendahnya tingkat penetrasi telepon di Indonesia. Faktor penetrasi telepon di Indonesia tidak lebih dari 3 %. Padahal menurut ITU faktor penetrasi telekomunikasi sebesar 1 % dapat meningkatkan GDP sebesar 3 persen. Penetrasi telepon menentukan tingkat perekonomian negara. Benny Nasution, ketua dewan pakar Mastel, pernah mengungkapkan bahwa hipotesa ini yang mendorong Cina membangun 2,5 juta sst baru setiap bulan.

 

Serakah Dan Tak Pernah Puas ?

Tidak semua mendukung kenaikan tarif telepon. Jika berani diambil rata-rata, pasti banyak yang lebih memilih tarif tetap dibandingkan tarif naik. Jika ada pilihan tarif turun pasti akan lebih banyak lagi yang memilih. Sinyalemen ini berhasil ditangkap oleh mantan Dirjen Postel, Sasmito Dirdjo. Kepada penulis Sasmito pernah mengungkapkan bahwa karakter masyarakat Indonesia yang membuat penolakan kenaikan tarif telepon.

“Bahkan kenaikan tarif telepon satu rupiah saja akan memicu penolakan di sisi pengguna, “ ungkap Sasmito Dirdjo.

Sebuah tabloid telekomunikasi ibukota, pertengahan tahun 2001 yang lalu melakukan survey terhadap kehendak pelanggan terhadap tarif telekomunikasi. Ada 70 % pelanggan yang menolak kenaikan tarif, sementara sisanya 30 % menerima kenaikan tarif. Bahkan 44,4 % kelompok profesional yang disurvey menganggap kenaikan tarif telepon wajar. Sementara itu YLKI mengungkapkan adanya kenaikan keluhan pada tagihan rekening telepon yang diterima pelanggan dari hanya sekitar 10,9 % pada tahun 1989, melonjak melonjak menjadi 84,78 % pada tahun 1998.

Analisa lain adalah dari sisi efisiensi penggunaan dana telekomunikasi yang ada. Sejak awal penolakan kenaikan tarif telepon berkait dengan dugaan kuat tidak efisiennya penggunaan dana investasi di operator telekomunikasi. Ada tiga operator yang langsung terkena dampak positif kenaikan tarif ini, PT Telkom, Bantan Bintan Telecom (BBT), dan Ratelindo. Agustus 2002 nanti akan ditambah satu lagi operator Indosat-lokal PSTN.

Hipotesa ini menemukan benang merahnya pertengahan November yang lalu ketika auditor independen Amir Abadi Jusuf & Aryanto mengungkapkan kepada publik adanya in efisiensi di tubuh Telkom sebesar 3,72 Trilyun rupiah, seperti yang pernah ditulis oleh Winarko (Jawa Post (29/11)). Ditambah adanya peluang penghematan sebesar 740,882 milyar rupiah yang tidak teraih. Aria West International, mantan partner KSO PT Telkom mengungkapkan adanya hasil penelitian tertutup yang membongkar adanya penguapan dana sebesar 60 sampai 70 juta dollar di tubuh Telkom. Ini diluar tuntutan Aria West sendiri yang memperkarakan Telkom sebesar 1,3 milyar dollar ke Arbitrase Internasional. Simak juga pernyataan Roy Suryo yang pernah mengungkapkan adanya 40 persen dana milik Telkom yang masuk ke tempat yang tidak semestinya.

Simak satu lagi pernyataan yang dilemparkan oleh para pakar telekomunikasi yang mengungkapkan adanya ketidaktepatan perhitungan billing telepon yang berkisar antara 15 – 20 %. Menurut Zakaria Aulia, Senior telco Consultant dari AGIT, ada kemungkinan kesalahan yang cukup besar ketika proses pengalihan data dari CDR ke sistem billing karena banyaknya proses manual dalam pengolahan billing tagihan telepon pelanggan. Proses pembulatan panggilan kurang dari satu menit, dan pembebanan untuk nomor yang terdekat kalau nomor pemangilnya tidak dikenali menjadi salah satu praktek yang biasa terjadi di pengolahan billing telekomunikasi. Ungkapan Zakaria Aulia ini didukung oleh pengamat telekomunikasi seperti Alexander Rusli dan Bambang Patrap dari Yakin Solution, Technology Division Head PT AG-IT. Praktek tidak terpuji seperti ini seharusnya diawasi oleh semacam badan independen yang melindungi kepentingan para pengguna telepon. Di Indonesia hal ini belum ada.

Vice President tarif dan interkoneksi PT Telkom, Mundawiyarto, pernah mengungkapkan kepada penulis bahwa investasi satu satuan telepon PSTN saat ini telah berhasil ditekan sampai 800 dollar, ini turun dari perkiraan sebelumnya 1000 dollar per sst. Hitungan investasi ini masih kalah murah dibandingkan dengan teknologi berbasis seluler yang hanya membutuhkan 500 US dollar per sst.

Sebenarnya dengan menggunakan beberapa teknologi baru investasi telekomunikasi bahkan bisa ditekan 200 sampai 150 dollar US per sst. Atau hanya butuh 1,5 juta rupiah untuk investasi satu sst PSTN. Lebih murah 8,5 juta rupiah dengan kualitas yang sama bahkan mungkin jauh lebih baik. Akan tetapi rupanya alternatif pengadaan telepon PSTN murah ini belum masuk daftar perencanaan pembangunan di PT Telkom. Bayangkan saja jika teknologi terbaru ini bisa dipertimbangkan sebagai alternatif. Dana inefisien sebesar 3,72 Trilyun rupiah ditambah 20 % discrepensi pulsa telepon bisa digunakan untuk membangun 2,48 juta sst baru. Lebih dari 50 % telepon baru berhasil dibangun hanya dengan dana yang diselewengkan (inefiensi) oleh PT Telkom. Bukan jumlah yang kecil. Bandingkan dengan target 4 juta sst yang ingin diraih sampai tahun 2004 oleh pemerintah. Tidak perlu lagi mencari 80 % dana dari luar untuk membangun sambungan baru. Dana yang diselewengkan saja cukup untuk membangun kebutuhan total separuh satuan telepon baru. Hitungan dapat dilengkapi dengan jumlah keuntungan yang berhasil diraih oleh Telkom sepanjang tahun 2000 dan tahun 2001. Sepanjang tahun 2000 Telkom berhasil meraih laba 2,55 Trilyun rupiah. Keuntungan ini mengalami kenaikan mendekati nilai lebih dari 3 Trilyun rupiah, tercermin dari naiknya juga pendapatan operasional yang naik lebih dari 30,4 %. Produksi pulsa telepon sendiri selalu naik dari tahun ke tahun dari sejumlah 28257 juta pulsa di tahun 1995 meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2001 ini. Jadi sebenarnya dengan memanfaatkan dana yang mereka miliki sendiri tanpa adanya investasi baru-pun PT telkom dapat membangun satuan telepon baru, dengan jumlah yang cukup besar. Bahkan tanpa adanya kenaikan tarifpun PT Telkom sebenarnya mampu membangun satuan sambungan telepon PSTN yang ribut dinaikkan tarifnya. Apalagi jika Telkom melakukan konsentrasi usaha di PSTN saja, tanpa melakukan investasi baru ke bidang PMVIS yang selama ini dibangga-banggakan PT Telkom. Ketika rakyat mengalami kesulitan ekonomi, tak ada salahnya operator besar seperti ini ikut berpuasa juga mengikuti denyut nurani rakyat yang sebenarnya sedang berduka dan tertekan. Di saat krisis seperti ini pun sebenarnya operator telekomunikasi seperti Telkom masih dapat berkembang sampai lebih dari 30 %. Sukses berkembang pesat seperti ini adalah hal langka di saat krisis. Selayaknya keberhasilan perkembangan ini juga ikut dirasakan oleh rakyat pengguna.

Boleh jadi mereka menerima kenaikan tarif yang diusulkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh operator, akan tetapi apalah artinya semua jika nurani rakyat terluka. Boleh jadi secara teknis perhitungan yang dilakukan oleh Telkom dan pemerintah berhasil mengecoh wakil rakyat di DPR, akan tetapi jika harus mengorbankan rakyat, apalah artinya ? .

* Gempar Ikka Wijaya, S.T. , jurnalis Telekomunikasi dan Informatika, tinggal di Jakarta, dan saat ini menjadi salah satu ketua divisi di N-ID Forum, lembaga independen yang memantau perkembangan telekomunikasi dan informatika Indonesia