Archive for the ‘Telekomunikasi Indonesia Di Kisaran Tahun 2000-an’ Category

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (May 14th, 2003)
Polisi Indonesia VS Cyber Crime Indonesia

CUPLIKAN BERITA
Pedagang VCD Porno Via Internet Dibekuk (Kompas: Rabu, 14 Mei 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Polisi membekuk Billy MT, seorang pedagang VCD porno khusus untuk kalangan gay. Billy diringkus tanggal 12 Mei di sebuah Kantor Pos di Jakarta Barat ketika akan mengirimkan VCD pesanannya via pos kepada sejumlah pemesan.

Direktur Reserse Kriminal khusu Kepolisian Daerah (Polda) Metro jaya Komisaris Besar Edmon Ilyas didampingi oleh Kepala Satuan Cyber Crime Polda Metro Komisaris Toni Hermanto saat menjelaskan ihwal penangkapan itu kepada wartawan. Dari tersangka polisi menyita 270 keping VCD porno, 200 keping VCD kosong, 500 amplop coklat untuk pengiriman VCD, 16 lembar label printer, 146 lembar amplop pembungkus VCD, satu set komputer, sebuah mesin duplikator, sebuah telepon genggam, dan 19 amplop berisi VCD porno yang siap dikirimkan ke berbagai alamat.

Perdagangan VCD porno ini dilakukan oleh Billy dengan membuka situs internet macho-gold.allmanpages.com. Untuk memasarkan situsnya Billy mengiklankannya di media cetak. Ada tiga cara pemesanan VCD porno yang digunakan, melalui e-mail, telepon genggam, dan melalui SMS. Billy menggunakan nama samaran Budi Nugraha.

Penangkapan Billy diawalipenyemaran polisi yang berpura-pura sebagai pemesan VCD. Setelah berkomunikasi lewat e-mail dan telepon genggam, polisi juga mengirimkan sejumlah uang ke rekening Billy. Lewat kerja sama dengan Kantor Pos akhirnya Polisi bisa menangkap pengedar VCD ini.

Pekan lalu Satuan Cyber Polda Metro juga menangkap Fred Suprapto yang menerima kiriman ratusan VCD porno dari Filipina. Penerimaan VCD porno dari luar negeri dilarang oleh KUHP, khususnya pasal 282 ayat 2. Sedangkan menyiarkan benda berbau porno terkait dengan pelanggaran pasal 282 ayat 1 KUHP.

DISKUSI ANALISA

Berita bagus buat kepolisian. Untuk kesekian kalinya Polisi dan dunia Hukum Indonesia menunjukan ketangguhannya terhadap kejahatan cyber. Indonesia termasuk salah satu negara yang sampai saat ini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur hukum cyber. Sampai saat ini pembahasan undang-undang cyber ini masih juga belum selesai dibahas di tingkat draft Undang-Undang.

Dengan undang-undang yang telah ada (KUHP) dunia hukum di Indonesia telah beberapa kali menunjukkan kesanggupannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kasus kejahatan cyber.

Yang patut diacungi jempol adalah adanya kesatuan khusus yang dibentuk untuk melawan kasus kejahatan cyber ini. Satuan khusus ini mungkin masih dalam taraf pengembangan. Apalagi pada saat ini pendidikan khusus tentang teknologi cyber belum sama sekali dimiliki oleh kepolisian. Padahal modus kejahatan yang dilakukan kali ini termasuk cukup cerdas. Menggunakan semua sumber daya yang ada di dunia cyber mulai dari E-mail, Hand phone dan juga sms.

Meski demikian yang masih perlu diperhatikan oleh pihak kepolian adalah upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menguasai teknologi ini.

Selain kasus ini, kasus besar lain berkaitan dengan cuber world adalah ketika kasus martha tilaar diambil nama situsnya secara tidak sah. Di tingkat dunia model pengaturan penggunaan situs seperti inibahkan tidak disentuh oleh hukum cyber. Akan tetapi di Indonesia cukup dengan menggunakan KUHP saja penggunaan tidak sah sebuah situs bisa dijerat hukum.

Kasus penangkapan terdakwa Tommy Soeharto, yang juga menggunakan proses pelacakan berteknologi tinggi adalah contoh lain kesuksesan Polri dalam mengatasi kejahatan cyber.

Kasus penggerebekan operator puluhan VOIP adalah salah satu prestasi lain polisi dalam melawan cyber crime. Walaupun banyak pengamat yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Polri merupakan bentuk ketidak mampuan mengerti regulasi dan aturan dasar dalam dunia cyber.

Kepolisian sebaiknya tidak hanya berhenti dari kesuksesan-kesuksesan parsial yang saat ini berhasil di lakukan di dunia cyber. Kepolisian harus terus menerus melakukan penguasaan terhadap kasus-kasus cyber seperti ini. Untuk itu perlu ditambahkan kompetensi cyber bagi Polri untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang semakin besar di dunia ini.

Naiknya kemampuan dalam penguasaan teknology cyber akan memberikan kepolisian kemampuan untuk melakukan kegiatan hukum yang tepat dan kegiatan penegakan hukum yang berkait dengan kaidah tertentu penggunaan teknologi informasi yang tidak jarang tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan hukum non cyber yang saat ini dijadikan dasar kegiatan penegakan hukum.

REKOMENDASI

Sebaiknya pihak Polri meneruskan dengan lebih intensif satuan-satuan kecil yang ditugaskan khusus untuk melawan kejahatan dunia cyber. Untuk itu kerjasama dengan dunia professional harus dilakukan oleh Polri secara kontinue dan terus menerus. Kerjasama dengan asosiasi profesional teknologi Informasi di Indonesia sebaiknya juga dikembangkan oleh Polri.

Memberikan pendidikan khusus teknologi informasi atau Cyber menjadi mutlak diberikan untuk satuan khusus yang menangani cyber.

Pemerintah bersama legislatif hendaknya segera menyelesaikan undang-undang cyber untuk menghindari adanya kesenjangan dan kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini untuk menjadi payung pelindung terhadap apa yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menegakkan hukum, serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap apa yang mereka lakukan.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ]
 www.systemicgroup.com

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (May 20th, 2003)
SPY WAR TELKOM DAN INDOSAT ?

CUPLIKAN BERITA

1.Telkom Medan Tuding Indosat Mem-bypass Jaringan Miliknya (www.detik.com, 19 Mei 2003)

2.METRO TV “running text” (20.45-21.00 BBWI, 19 Mei 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Indosat dituding menabrak Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan beberapa Keputusan Menteri. Pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan penyaluran trafik langsung dari dan ke pelanggan dengan mem-by pass jaringan Telkom. Padahal sampai saat ini Indosat belum memiliki lisensi untuk itu.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Wartel & Interkoneksi Telkom Divisi Regional I Sumatra, Johni Girsang didampingi Kepala Public Relations Maruasi Sinaga, Senin (19/5/2003)

Akibat pelanggaran yang dilakukan Indosat itu, Telkom Divisi Regional I Sumatra melakukan protes dan akan menyampaikan kasus pelanggaran ini kepada pihak regulator.
Kecurangan yang dilakukan Indosat itu, demikian dijelaskan Girsang, telah lama dideteksi Telkom yakni sejak awal tahun 2003 lalu. Telkom menemukan kecurangan dalam bentuk penyaluran trafik SLJJ dan SLI dengan mem-by-pass jaringan Telkom. Kecurangan Indosat itu tentu saja merugikan Telkom sebagai pemegang lisensi layanan lokal dan SLJJ.

Untuk kecurangan itu, pihak Telkom telah mengundang manajemen Indosat untuk membicarakan kecurangan yang terjadi sekaligus menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki Telkom. Ketika itu pihak Indosat berjanji tidak akan mengulangi penyimpangan trafik yang mereka lakukan. “Tapi nyatanya, sampai saat ini Indosat terus melakukan kecurangan itu,” tegas Johni Girsang.

Menjawab pertanyaan tentang pelanggaran UU No,36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dijelaskan Girsang bahwa pada pasal 22 undang-undang itu disebutkan; “setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi (a) akses ke jaringan telekomunikasi, dan atau (b) akses ke jasa telekomunikasi, dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Menurut Girsang, ini adalah pelanggaran serius yang dilakukan Indosat dengan melakukan perbuatan menyalurkan trafik tanpa hak.
Lebih rinci lagi, Johni Girsang mengatakan, perbuatan curang Indosat itu dilakukan dengan menarik langsung dari switching Indosat ke perangkat PABX pelanggan. Memang diakui bahwa Indosat sudah mendapat lisensi untuk lokal sejak April 2003, namun kecurangan itu, kata Girsang sudah dimulai jauh sebelum bulan April 2003, sedangkan lisensi SLJJ baru akan diperoleh Indosat pada Agustus 2003 mendatang.
Dengan demikian, sebut Girsang, menyalurkan trafik jasa SLJJ melalui Indosat Route, adalah pelanggaran terhadap Kepmen nomor 20/2001 pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa “penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib mendapat ijin”. Ijin (lisensi) inilah yang belum diperoleh Indosat.
Dari hasil pemantauan di lapangan, pelanggan Telkom di beberapa kota di Sumatra, seperti Medan dan Batam, telah dipasangi alat yang dapat langsung terhubung ke Indosat. Walaupun pelanggan memutar kode akses di luar kode akses Indosat, akan tetapi kode akses tersebut dapat dimanipulasi sehingga tetap melalui jaringan Indosat tanpa diketahui pelanggan.

Girsang menambahkan, kecurangan yang dilakukan Indosat ini terpantau oleh Telkom karena naiknya jumlah penggunaan panggilan lokal dari Indosat. Telkom Kandatel Riau Daratan menemukan kecurangan yang dilakukan Indosat di dua perusahaan. Ketika ditanya, lokasi dan jumlah perusahaan di mana Indosat melakukan kecurangannya, Johni mengatakan di Medan ada 34 perusahaan, di Batam ada 5 perusahaan dan 3 warung seluler (warsel) milik Indosat, di Pekanbaru ada 2 perusahaan.

DISKUSI ANALISA

Pertentangan yang muncul antara Indosat dan Telkom memang masih terus berlangsung. Menjelang liberalisasi Telekomunikasi banyak sekali cara-cara teknis yang dipakai untuk mempertahankan transaksi pelanggan masing-masing operator.

Cara by pass yang dilakukan oleh Indosat seperti yang dituduhkan oleh Telkom sebenarnya juga pernah dipermasalahkan oleh Indosat. Sebelumnya Indosat juga pernah merasa di by pass pada saat lisensi layanan tertentu belum diberikan resmi oleh pemerintah.

Tidak adanya badan independen di luar pemerintah, regulator, operator dan oihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan pemberian layanan kedua operator ini menjadi salah satu sumber persaingan kurang sehat yang muncul di lapangan.

Ditambah dengan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak yang mencoba-coba melanggar lisensi yang diberikan oleh pemerintah.

Pihak-pihak pemantau seperti KPU (komisi Persaingan Usaha) juga mengalami kesulitan untuk memahami apa yang sebenernya terjadi di lingkungan telekomunikasi, karena rumitnya masalah teknis yang menjadi latar belakang layanan yang diberikan oleh operator.

Mencari pihak independen yang kompeten yang menguasai bidang ini juga sangat susah. Sementara jika mengambil inisiatif dari kalangan akademis, yang terjadi adalah ketidak mampuan dunia akademis menyerap perkembangan teknologi yang jauh lebih cepat dari yang didapat di perguruan tinggi Indonesia.

REKOMENDASI

Regulator
Dirjen Postel sebagai juri dalam proses liberalisasi telekomunikasi harus segera berinisiatif untuk menyelesaikan masalah ini. Karena jika hal ini tidak dilakukan maka yang akan terjadi adalah brutalisme dan premanisme layanan kepada pelanggan melalui teknologi.

Operator
Hendaknya operator mengedepankan kejujuran dalam beroperasi.

User
Hendaknya ikut pro aktif melakukan proses check dan recheck perangkat yang dipasang oleh operator kepada pesawat teleponnya agar tidak dirugikan oleh operator

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ]  http://www.systemicgroup.com

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (May 22nd, 2003)
Menjelang Berlakunya HAKI Baru : Peta Persaingan Software Legal dan Illegal, Linux dan Non Linux

CUPLIKAN BERITA
1.Microsoft Indonesia Ganti Pimpinan (14 Mei 2002, http://www.detik.com)
2.Roadshow Linux, VoIP Merdeka, RT-RW-Net di 15 kota (14 Mei 2002, http://www.detik.com)
3.SCO targets Linux customers (www.cnet.com, 14 Mei 2002)
4.Microsoft to license Unix code (www.cnet.com, 18 Mei 2003)
5.Microsoft sends message with Unix deal (www.cnet.com, 19 Mei 2003)
5. Petisi Pengguna Linux: Silakan Tuntut Saya, SCO! (www.detik.com, 22 Mei 2003)
6. Made Wiryana: Tuduhan SCO Masih Mengambang (www.detik.com, 2 Mei 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Pucuk pimpinan Microsoft Indonesia berganti. Posisi Andrew McBean, warga Skotlandia, selaku Presiden Direktur Microsoft Indonesia akan diberikan kepada orang Indonesia lagi yaitu Tony Chen. Sebelumnya Tony menjabat sebagai Direktur Enterprise & Business Partner Group.
Berkaitan dengan pengangkatannya, Tony mengemukakan bahwa Microsoft Corporation memang memiliki misi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin lokal. 鉄aat ini mereka merasa orang Indonesia sudah siap untuk kembali mengambil kepemimpinan di Microsoft Indonesia,・komentar Tony dalam acara perpisahan Andrew McBean, Rabu (14/5/2003).
Di posisi puncak Microsoft, bersama dengan Tony, Ari Kunwidodo akan menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Microsoft Indonesia. Ari sebelumnya adalah Marketing Director untuk Microsoft Indonesia. Dalam posisinya sebagai Wakil Presiden Direktur Ari akan lebih banyak menangani masalah operasional dan internal Microsoft.
Baik Tony maupun Ari menjanjikan bahwa dibawah kepemimpinan mereka Microsoft akan melanjutkan program-program yang sudah ada terutama yang berhubungan dengan komunitas, baik komunitas pendidikan, pemerintahan maupun masyarakat umumnya. 適e depan, Microsoft ingin lebih banyak kontribusinya untuk Indonesia,・kata Ari.

Sementara itu komunitas Linux melakukan kegiatan Roadshow Linux, VoIP Merdeka, RT-RW-Net digelar di 15 kota seluruh Indonesia dengan pembicara Onno W Purno dan Michael S Sunggiardi. Pembicara tidak hanya membawa materi, tetapi juga memboyong 50 unit desknote.
Ke 50 unit deksnote ini dipakai untuk latihan dan mencoba semua materi yang disampaikan oleh pembicara.
Sementara RT-RW-Net juga disampaikan oleh yang berpengalaman menjalankan konsep ini, Ir. Michael S. Sunggiardi yang sudah membuat RT-RW-Net di perumahan Baranangsiang Indah di Bogor sejak 1999.
Hingga Selasa (13/5/2003), perjalanan team ini baru ke sepuluh kota yaitu Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Semarang, Samarinda, Makassar dan Malang. Tanggapan masyarakat setempat sangat antusias sekali, sehingga di beberapa kota panitia menolak kedatangan peserta karena tempatnya sudah tidak tersedia lagi.

DISKUSI ANALISA

Menjelang berlakunya Undang-Undang hak Cipta yang baru Akhir Juli yang akan datang peta para pemasok software di Indonesia mulai berubah dengan cepat. Pergantian CEO Microsoft Indonesia dengan warga negara Indonesia bukan semata-mata proses regenerasi atau kembali naiknya level kepercayaan Microsoft terhadap kepemimpinan dari orang Indonesia. Pergantian ini sangat erat berkaitan dengan pemberlakuan UU No. 19/2002 yang diharapkan oleh beberapa kalangan menjadi salah satu dasar hukum yang kuat untuk mengatasi software illegal yang ada di Indonesia.
Asumsi yang dipakai adalah bahwa proses penegakan hukum atas UU No.19/2002 ini akan beres-beres saja. Jika asumsi ini benar maka pemakai PC di Indonesia akan mengalami hambatan yang sangat besar. Saat ini sebagian besar PC yang ada di Indonesia memakai software illegal. Bahkan pengguna corporate non pengguna tunggal hampir mencapai jumlah yang sama. Kondisi ini tentu sangat merugikan vendor software.
Beberapa asosiasi pengguna software di Indonesia juga melakukan langkah lain meloby Microsoft. Konsep software murah legal ala Indonesia berbasis Microsoft misalnya menjadi salah satu konsep yang diperjuangan dalam kurun waktu yang sempit sampai Bulan Juli yang akan datang. Ide ini menjadi salah satu solusi yang akan membentu para pemakai PC di Indonesia tetap dapat menikmati PC dengan membayar lisensi software yang tidak terlalu mahal.
Sementara itu kampanye dan anjuran memakai Linux sebagai sistem operasi free juga dilakukan oleh komunitas IT yang lain. Road show Linux ke beberapa kota besar adalah langkah seremonial komunitsa IT ini untuk menggunakan software legal.
Akan tetapi gerak langkah kelompok ini harus mewaspadai perkembangan cepat yang saat ini muncul di Amerika. Para pengguna LINUX sedang menghadapi ancaman tuntutan hukum oleh SCO Group yang merasa LINUX telah melakukan proses pelanggaran hak cipta. Jika kasus ini sukses di Amerika, maka akan merambat sangat cepat ke Indonesia.

REKOMENDASI

Pemerintah
Pasar Indonesai yang cukup besar seharusnya membuat pemerintah mampu mendesak Microsoft untuk menurunkan harga lisensi sotware yang mereka jual di Indonesia. Tanpa keterlibatan pemerintah melakukan penekanan terhadap mircosof maka pertumbuhan pemakai PC Indonesia betpotemsi terhambat

Komunitas LINUX
Sebaikya meneruskan langkah promosi pemakaian free licence software ini. Jika ini mampu memasyarakat maka permasalahan regulasi tidak akan menghambat pemakai kompurter. Kasus hukum di Amerika antara SCO dan para pemakai oengembang LINUX, berpotensi berlangsung lama dan rumit. Apalagi setelah komunitas para pemakai LINUX di dunia melakukan perlawanan hukum.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] http://www.systemicgroup.com

Oleh H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (May 22nd, 2003)
Telkom Luncurkan Kartu Telepon Umum VoIP

CUPLIKAN BERITA
Telkom Luncurkan Kartu Telepon Umum VoIP (www.detik.com, 22 Mei 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Telkom meluncurkan produk terbarunya, TelkomSave CHIP. Produk yang memanfaatkan fasilitas VoIP dan dapat diakses melalui telepon Umum Kartu (TUK) dan telepon rumah biasa ini, dilengkapi password 4 digit untuk pengamanan.

“Produk ini diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan cara berkomunikasi yang hemat dan praktis bagi masyarakat,” kata Kristiono, Direktur Utama PT. Telkom, pada saat peluncuran TELKOMSave CHIP, Kamis, (22/05/03) di Hotel Hilton, Jakarta.

TELKOMSave Chip merupakan kartu telepon yang dapat dipakai untuk melakukan panggilan internasional dan nasional jarak jauh, dimana konsumen bisa mendapatkannya sebagai kartu prabayar maupun paska bayar. Karena menggunakan fasilitas VoIP, maka tarif pembicaraan dapat dihemat hingga 86%. Untuk saat ini, produk ini baru dapat di akses di beberapa kota di pulau Jawa dan Bali.

Produk yang merupakan turunan dari produk-produk Telkom sebelumnya, seperti Telkom Global, dan TelkomSave Visa ini dapat diakses melalui TUK Chip VoIP yang memiliki ciri khusus, yaitu berwarna biru kuning.

Hingga bulan Oktober 2003, Telkom menargetkan jumlah TUK Chip VoIP yang tersedia mencapai 12.000 satuan sambungan telepon, yang disentralisasikan di sejumlah kawasan publik.

Pada acara ini, dilakukan juga penandatanganan Persetujuan Kerjasama antara PT. TELKOM dengan PT. Centralindo Panca Sakti yang bekerja sama untuk membangun sarana TUK Chip VoIP.

Dikatakan Bambang Lusmiadi, GM VoIP Divisi TELKOM Multimedia segmen pasar yang dituju adalah pelanggan dengan mobilitas tinggi serta membutuhkan sarana komunikasi yang ekonomis, praktis dan berkualitas. Produk ini diharapkan dapat memudahkan pelanggan untuk berkomunikasi melalui sarana umum.

Kristiono mengharapkan produk ini dapat menyebar di masyarakat. “Sebab dari pengalaman selama ini, suatu produk tidak akan dapat memberi manfaat yang maksimal jika tidak memiliki aksesibilitas yang baik,” katanya

DISKUSI ANALISA

Langkah telkom meluncurkan kartu telepon VOIP akan membuka kembali pasar VOIP yang sebelumnya telah tertutup pasca penutupan layanan-layanan VOIP yang dilakukan oleh beberapa puluh ISP sebelum muncul 5 operator VOIP

Telkom telah mebukukan keuntungan yang cukup besar dari layanan VOIP ini. Dengan meraih keuntungan lebih dari 50 Milyar dalam waktu satu tahun awal asetelah operasi VOIP.

Layanan Kartu telepon Telepon VOIP ini akan menjadi salah satu layanan yang dipakai oleh Telkom untuk menggairahkan kembali layanan Telepon umum yang mengalami penurunan setelah seluler masuk, dan layanan SMS menjadi pilihan berkomunikasi murah.

Langkah jitu ini akan menyerap banyak pemakai VOIP lewat telepon umum. Dan juga membidik pangsa pasar SLJJ yang selama ini menggunakan wartel untuk komunikasi.

REKOMENDASI

Gerai Pemasaran yang Luas
Sebaiknya Telkom memperhatikan gerai pemasaran yang luas untuk membuat produk baru ini dapat terpakai secara luas oleh masyarakat. Selama ini Telkom memiliki kendala buruknya gerai pemasaran produk yang berakibat tidak lakukan produk yang mereka jual. Produk sebelumnya, Kartu telepon umum konvensional, sempat menghilang dari pasar dan juga sempat beredar dalam lokai-lokai yang sangat terbatas. Telkom mungkin dapat memakai pola penjual telepon kartu seluler yang dilakukan oleh operator seluler Indonesia

Pengadaan telepon Umum
Pengadaan dan perbaikan fasilitas layanan telepon umum harus menjadi prioritas kedua yang harus dapat dipenuhi oleh Telkom. Selama ini banyak terjadi kerusakan telepon umum yang dikelola oleh Telko, jika hal ini masih terus terjadi maka layanan kartu ini akanbernasib sama dengan produk kartu telepon telkom yang lain.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (May 23rd, 2003)
Susahnya Mempertahankan Eksistensi Indonesia di Dunia Maya Internet

CUPLIKAN BERITA
1.Menengok Situs Militer Indonesia(www.detik.com, 20 Mei 2003)
2.Indonesia Harus Cegah Pendaftaran Domain Internet untuk Aceh (www. Detik. Com, 22 Mei 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Indonesia pernah kecolongan pendaftaran nama domain .tp untuk Timor Leste, meski negara itu belum merdeka. Pengamat TI Roy Suryo mengingatkan agar pendaftaran nama domain untuk Aceh oleh pihak GAM diantisipasi.
“Kita perlu mengantisipasi ini. Dahulu waktu kasus Timor Leste kita agak lengah. Mereka sudah mengajukan nama domain .tp (Timor Portugal) sejak tahun 1997. Tapi itu belum disetujui dan Xanana terus berjuang hingga kemudian disetujui sekitar Maret tahun 2000,” ungkap Roy Suryo, Kamis (22/5/2003)
Untuk domain .tp, administratif kontaknya seperti terlihat dalam whois.iana.org langsung dipegang oleh Xanana Gusmao dengan alamat Laleia, Manatutu, Timor Timur. Pada waktu nama domain .tp ini disetujui, Timor Timur sebenarnya masih berada dalam pangkuan Republik Indonesia. Timor Timur yang berubah nama menjadi Timor Leste tercatat merdeka secara penuh pada 20 Mei 2002.
Menurut Roy Suryo, pendaftaran nama domain Aceh harus dicegah. Ini demi menghindari terulangnya kasus Timor Timur yang kemudian cukup aktif melakukan kampanye kemerdekaan di dunia maya.
“Masih ada untungnya baik Sofyan Dawood (jubir GAM) atau Tengku Abdullah Syafii (mantan panglima GAM almarhum) dan Hasan Tiro (pimpinan GAM di Swedia) tidak sempat melobi Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) untuk mendaftarkan nama domain untuk Aceh,” kata Roy Suryo.
Roy mengharapkan, karena ICANN tidak bisa dilobi pemerintah, id Network Information Center (IDNIC) bisa memberi pandangan yang nasionalis kepada ICANN agar tidak menyetujui permintaan nama domain untuk Aceh.

Tentang perang informasi dalam upaya TNI menghancurkan GAM di Aceh, Roy masih melihat kelemahan yang mendasar. Kelemahan pertama adalah kurang updatenya situs-situs pemerintah untuk memberi segala penjelasan tentang tugas mereka di Aceh.
Kecuali lewat media massa, ujar Roy, pemerintah tidak menjelaskan di situs-situsnya tentang isi Keppres No 28/2003 tentang penerapan darurat militer di Aceh. Juga tidak dijelaskan seperti apa darurat militer di Aceh. “Diplomasi kita di dunia maya masih sangat lemah,” tegas dosen di UGM dan ISI Yogyakarta itu.
Dia juga mencontohkan ketika Penguasa Darurat Militer di Aceh, Mayjen TNI Endang Suwarya melarang peliputan komentar dari GAM, nyatanya pesan-pesan GAM terkirim luas lewat email ke berbagai milis. Salah satu contoh manajemen informasi yang bagus menurut Roy adalah ketika pasukan Sekutu menginvasi Irak. Saat itu, AS hanya mengeluarkan informasi dari Gedung Putih maupun Markas Komando Operasi di Doha, Qatar.
“Mereka punya etika untuk tidak ngomong seenaknya sedangkan informasi kita masih sepotong-sepotong selain juga masih seliweran dan tidak fokus,” tandas Roy.

DISKUSI ANALISA

Sekali lagi, menjadi sebuah hal yang sangat mustahil melakukan proses regulasi pada sebuah teknologi yang dilandasi semangat kebebasan murni. Apalagi jika proses regulasi dilakukan oleh negara yang tidak memiliki kompetensi sama sekali dalam teknologi.
Kasus memperjuangan agar domain milik para separatis Indonesia agar tidak masuk ICANN juga merupakan hal lain yang tidak kalah mustahil. Pertanyaan utamanya sekarang apa yang saat ini dimiliki oleh Indonesia ? Otoritas teknologi saat ini ada di tangan negara-negara maju diluar Indonesia.
Dalam dunia berbasis teknologi murni, rezim yang bermain adalah rezim teknologi. Jika ada rezim politik yang ikut bermain di dalam dunia maya internet, maka dalam jangka waktu yang tidak lama akan terpinggirkan. Kasusnya sama seperti ketika domain-domain milik pemerintah Iraq dicrack habis-habisan pada saat perang Irak melawan koalisi Amerika, Australia, dan Inggris.
Meskipun demikian apa yang diminta oleh pengamat seperti Roy patut dipertimbangakan untuk dilakukan langkah kelanjutannya secara politis. Akan tetapi yang harus diingat langkah politis dalam dunia berbasis teknologi ada di bawah level kekuasaan rezim teknologi.
Akan tetapi kenyataan ini akan berubah jika rezim teknologi ada di domain negara pemilik teknologi. Kekuasaan politik kembali akan berada satu level lebih tinggi dari rezim teknologi.

REKOMENDASI

Dengan melihat posisi ini maka langkah yang bisa diambil Indonesia sangat terbatas pada
1. peningkatan kemampuan pengusaan teknologi. Dengan meningkatnya kemampuan teknologi maka proses perjuangan di dunia maya akan memasuki domain teknologi. Tidak mengapa jika domain GAM, Papua, RMS, atau domain separatis lain disetujui oleh ICANN misalnya. Akan tetapi mereka tidak akan bisa beroperasi dengan sempurna ataubahakn tidak bisa beroperasi sama sekali karena kemunculan mereka mampu diatasi oleh kemampuan pengusaan teknologi yang telah cukup tinggi. Perang atau perjuangan berubah dari perang politik di ICANN menuju perang teknologi.
2. Langkah kedua yang bisa dijadikan alternatif adalah dengan melakukan lobby di ICANN, dan juga lobby di negara-negara pemilik teknologi untuk membantu posisi Indonesia melawan kelompok illegal ini. Lobby di ICANN bisa dilakukan oleh IDNIC dan juga oleh asosiasi-asosiasi internet yang ada di Indonesia. Sedangkn lobby ke negara-negar pemilik Teknologi harus dilakukan pada level pemerintah

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemycgroup.com)

Oleh : H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (May 23rd, 2003)
Secara Teknis : Tidak Bisa Mencegah Bisnis ISP Illegal Di Indonesia

CUPLIKAN BERITA
Bisnis ISP Jangan Gelap-gelapan! (www.detik.com, 22 Mei 2003)

DESKRIPSI SINGKAT

Persaingan bisnis penyedia jasa internet (ISP) di Indonesia berlangsung cukup ketat. Di daerah, kondisi ini diperburuk oleh adanya ISP yang beroperasi tanpa lisensi.
Awalnya, keberadaan ISP gelap ini diketahui dari laporan-laporan ISP yang beroperasi di daerah-daerah, termasuk ISP di Jakarta yang memiliki cabang ke daerah. Hal tersebut diungkapkan Heru Nugroho, Sekjen APJII, Rabu (21/05/2003).
鉄ekarang ini di lapangan, banyak tumbuh institusi-institusi yang beraktifitas seperti ISP, tapi tidak berlisensi,・ungkap Heru. Menurutnya, hal tersebut menjadikan kondisi kompetisi bisnis ISP tidak sehat karena ISP 組elap・itu tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak ataupun pengeluaran formal lainnya.
Setidaknya ada 10 ISP gelap yang telah diketahui keberadaannya oleh APJII, tiga diantaranya di Surabaya, dua di Makassar dan lima di Yogyakarta. ISP gelap ini meresahkan karena mereka, layaknya ISP resmi, berjualan akses internet untuk kantor-kantor, warung internet maupun layanan secara dial-up.
Menurut Heru, sebenarnya para pengelola ISP maupun APJII tidak berkeberatan dengan adanya persaingan, asalkan secara jujur dan adil. 適ita tidak menyarankan mereka ditertibkan, tetapi beri kesempatan untuk mendapatkan lisensi (dijadikan formal),・kata Heru.
Ada kemungkinan ISP gelap ini tidak ingin dijadikan bisnis formal, karena menikmati kondisinya sekarang yang tanpa kewajiban pajak atau yang lainnya. 笛angan bisnis ISP kalau hanya mau merusak tatanan industri,・tegas Heru menyikapi kemungkinan tersebut.
APJII akan menjadikan permasalahan ini salah satu fokus perhatian dalam Rapat Kerja Nasional APJII yang akan diselenggarakan Rabu (28/05/2003).

DISKUSI ANALISA

APJI memang bukan satu-satunya asosiasi yang boleh menyuarakan tentang ISP di Indonesia. Ada juga ISP berlisensi yang beroperasi di Indonesia yang tidak masuk dalam Asosiasi ini.
Akan tetapi apa yang disuarakan APJII adalah hal yang harus diperhatikan oleh para penegak regulasi IT di Indonesia. Jika konsisten meregulasi dunia IT maka kegiatan-kegiatan di luar pagar regulasi seperti ini harus bisa diselesaikan oleh regulator.
Dari sisi teknis apa yang dilakukan oleh beberapa ISP illegal yang disebut-sebut oleh APJII adalah kejadian yang sama sekali tidak bisa dibendung. Dengan adanya pasokan modal yang cukup, untuk mendapatkan akses internet atau bahkan menjual kembali layanan akses internet bukanlah monopoli asosiasi seperti APJII saja. Jika Indonesia memiliki IIX yang menjadi gerbang internet Indonesia, dari sisi teknis sebenarnya tidak ada sama sekali batasan apa saja yang membuat pengelola jasa internet harus terhubung ke IIX misalnya.
Dari sisi regulasipun sebenarnya proses pembatasan yang sedang dan akan dilakukan sangat sulit. Sebagai contoh ketika membahas open sky policy yang berkaitan dengan sinyal satelit. Kebijakan ini adalah salah satu lobang regulasi yang sama sekali tidak bisa ditutup oleh regulator di Indonesia. Para pemberi layanan ISP via satelit dari satelit asing yang ada di GSO di atas Indonesia bisa menjual layanan ke Indonesia tanpa sama sekali bisa disentuh oleh hukum yang dibuat oleh regulator di Indonesia. Bukan hanya layanannya akan tetapi bahkan usahanyapun tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Apalagi jika kemudian layanan yang diberikan ini diberi embel-embel close user gorup.
Di sisi lain layanan 堵round・ISP di Indonesia saat ini memang menjadi sebuah usaha yang harus mendapatkan lisensi resmi dari Dirjen Postel.
Menjadi sebuah hal yang sangat tidak efektif jika sebuah layanan yang bisa dilakukan dan dibangun di mana saja oleh siapa saja yang mampu, dipusatkan lisensinya pada satu lembaga regulasi seperti Dirjen Postel.
Pola pemberian lisensi seperti ini memberikan efek yang kurang sehat untuk meningkatkan penetrasi internet di Indonesia. Demikian juga pola-pola peng-uni-polar-an profesionalisme internet pada satu dua lembaga assosiasi yang menjadikan dirinya sebagai wakil resmi komunitas internet Indonesia, misalnya.
Kebutuhan akses internet yang muncul serempak di seluruh Indonesia tidak akan mampu dipenuhi oleh asosiasi-asosiasiseperti ini yang kebanyakan hanya menumpukkan kegiatan di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Demikian juga jika lisensi kemudian hanya dipusatkan di sebuah lembaga pusat Dirjen Postel yang praktis selama ini mengurus segala hal yang berkaitan dengan telekomunikasi dan sama sekali tidak punya pengalaman dan kompetensi dalam mengurus bidang-bidang teknologi informasi yang jauh berbeda denganbidang telekomunikasi.
Kebutuhan yang besar pada akses internet sebenarnya adalah motif utama munculnya layanan-layanan illegal seperti ini. Kebutuhan yang besar ini dihambat oleh beratnya mendapatkan lisensi sebagai penyedia jasa internet. Ditambah dengan proteksi kuat yang dilakukan oleh komunitas internet Indonesia.
Mencari solusi dengan melihat sebab-sebab seperti ini hendaknya dilakukan oleh para pengambil keputusan di lingkungan komunitas internet Indonesia

REKOMENDASI

Dirjen Postel
Direkomendasikan untuk melepas birokrasi yang berbelit berkaitan dengan ijin lisensi layanan penyedia jasa internet ini.
Skenario kedua yang sangat memungkinkan untuk dipakai adalah dengan menghidupkan kembali konsep pelimpahan peran kepada daerah (kabupaten/kota/propinsi) sebagai pemberi lisensi di daerah seperti yang diamanatkan oleh UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)

Oleh H. Gempar Ikka Wijaya

ANALISA BERITA (May 23rd, 2003)
KERJASAMA INTERKONEKSI ANTAR OPERATOR DI ACEH

CUPLIKAN BERITA
Running Text Indosiar 23.00, 22 Mei 2003

DESKRIPSI SINGKAT

Satu stasiun Relay Telkom di Lamno Aceh Barat dibakar orang tak dikenal pukul 17.00 Banda Aceh dan Aceh Barat tak bisa berhubungan. Aceh Selatan terputus sebagian.

DISKUSI ANALISA

Kondisi darurat di Aceh Darussalam sebaiknya membuat operator telekomunikasi mulai melakukan pembenahan layanan telekomunikasi. Mode operasi layanan normal sebaiknya segera ditinggalkan. Hal ini untuk menghindari terputusnya saluran telekomunikasi seperti yang terjadi.

Dalam kondisi perang dan kerawanan social yang sangat tinggi seperti di Aceh saluran telekomunikasi bisa menjadi sasaran yang paling optimal untukdiserang dan dirusak oleh gerakan separatis melawan pemerintah. Untuk ini sebaiknya pemerintah melakukan langkah pengamanan lebih pada kegiatan layanan operator telekomunikasi di Aceh. Beberapa operator lain diluar Telkom sebaiknay dihimbau oleh pemerintah untuk melakukan operasi interkoneksi khusus yang akan membantu proses layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Putusnya jaringan telekomunikasi bisa membuat kondisi di Aceh sesuai dengan keinginan dari gerakan separatis. Putusnya jaringan telekomunikasi seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika operator-operator melakukan langkah-langkah interkoneksi khusus. Jaringan backbone satelit bisa digunakan untuk menjadi alternatif jaringan pengirim trafik telekomunikasi jika kondisi seperti ini terjadi. Untuk inilah kerja sama multi operatr harus dilakukan.

Operator seperti PSN misalnya harus bisa menjadi operator yang memberikan layanan backbone untuk operator lain yang tidak memiliki jaringan backbone langit seperti ini. Sehingga ketergantungan pada ground station menjadi menurun. Jika hal ini tidak dilakukan maka kerusakan memiliki potensial kenaikan. Operator seluler seperti Telkomsel, termasuk Telkom yang beroparsidi Banda Aceh sebaiknya melakukan kerjasama khusus untuk saling mendukung operasional antar mereka.

REKOMENDASI

Pemerintah
Sebaiknya menyerukan pelayanan bersama antar operator untuk mendukung kinerja telekomunikasi dari dan menuju ke Aceh. Skema interkoneksi khusus bisa diberlakukan oleh pemerintah untuk mendukung kinerja operator telekomunikasi yang ada di sana.

Operator
Menghindari pemberian layanan tunggal tanpa melakukan proses saling back up dengan jaringan milik opearator lain.

Analis [ Gempar Ikka Wijaya ] (www.systemicgroup.com)